Warga Sulit Urus PBG, Kinerja Kadis Perkimcikataru Medan Dikritik

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kinerja stagnan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan, Jhon Ester Lase yang baru dilantik jadi sorotan.

Kritik tajam datang dari Fraksi Gerindra DPRD Medan, Rabu (24/9/2025). 

Jhon usai dilantik mendapat instruksi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas segera memperbaiki sistem pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menyulitkan warga Medan. Namun, hingga kini, laporan warga ke DPRD Medan soal sulitnya mengurus PBG masih masif. 

"Kepada Dinas Perkimcikataru harus mempermudah pelayanan kepada masyarakat, terutama pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Jika ada orang-orang yang mempersulit, kita hapus orangnya!" kata Rico Waas menginstruksikan Jhon Ester Lase.

Jhon Ester Lase dikonfirmasi soal kritik tajam atas kinerja dirinya, belum memberi respons.

Dihubungi via pesan singkat tak bergeming, dihubungi via telepon dia menolak panggilan seluler dari Tribun-Medan.com, Rabu (24/9/2025). 

Dari kalangan dewan, Fraksi Gerindra DPRD Medan menyoroti buruknya tata kelola pelayanan publik, terutama dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang hingga kini dinilai berbelit-belit.

Dampaknya secara langsung akan berpotensi besar merugikan kas daerah Kota Medan 

Sorotan itu disampaikan Anggota DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan APBD 2026. \

Dame menilai lemahnya pengawasan terhadap izin PBG menjadi penyebab kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Selama ini pengawasan sangat lemah, sehingga menyebabkan PAD dari sektor ini tidak tergarap maksimal. Wali Kota Medan harus turun langsung melihat kenapa izin PBG begitu sulit keluar," tegas Dame.

Menurutnya, PBG seharusnya menjadi satu di antara sumber PAD potensial bila dikelola profesional dan transparan. Karena itu, Fraksi Gerindra mendorong Pemko Medan menghadirkan terobosan kreatif agar persoalan klasik ini segera teratasi.

Tak hanya soal PBG, Dame juga mengingatkan pentingnya pengelolaan APBD yang transparan, akuntabel, dan menyentuh langsung kebutuhan warga. Isu banjir rob, revitalisasi pasar tradisional, penyediaan air bersih, hingga peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan disebutnya tak boleh diabaikan.

“Setiap rupiah APBD harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas,” ujar anggota Komisi IV DPRD Medan itu.

Fraksi Gerindra juga mengritisi kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkim Cipta Karya dan Tata Ruang/Perkim Cikataru) yang dipimpin oleh kadis baru, Jhon Ester Lase.