Tahapan Proses Penyusunan Raperda KTR Dipertanyakan, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Kemudian, hasil dari pembahasan (Raperda) setiap tahapan, sebaiknya dilempar ke publik sebagai bagian dari keterbukaan informasipublik. 

Eksekutif dan legislatif perlu masukan. Kalau ada pro kontra itu wajar dan memang harus ada, harus ada diskursus,” ujar Direktur Eksekutif Akasa Law Studies ini.

Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APTHN-HAN) Indonesia periode 2021-2025 ini menilai ketika tidak ada pro dan kontra, menandakan Raperda itu hanya mengakomodir kepentingan sekelompok atau segelintir orang saja. 

“Yang perlu kita sadari,Raperda KTR ini bukan hanya soal kesehatan. Banyak ekosistem yang terkait di dalamnya dan semua stakeholder itu yang harus dilibatkan. 

Pelaku usaha, komunitas dan banyak lagi yang harus terlibat. Semakin banyak stakeholder yang dilibatkan makin baik, karena pada akhirnya Perda ini untuk kepentingan bersama. 

Ini langkah-langkah yang harus dipedomani. Sayangnya, kebanyakan pemerintah sekarang tidak melakukan tahapan ini. Sehingga masyarakat akhirnya sering terkejut atau syok mengetahui dampak ketika Perda itu lahir,” katanya.

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan