Wali Kota Rico Waas Jawab Pandangan Fraksi, Mulai Pejabat Defenitif hingga Ekonomi Kerakyatan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Pemko Medan DAN DPRD Medan menggelar rapat paripurna DPRD Kota Medan. Agenda kali ini adalah penyampaian nota jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda Perubahan APBD 2025, Senin (8/9/2025). 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri jajaran anggota dewan, pimpinan perangkat daerah, serta dua pucuk pimpinan Pemko Medan, Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap.

Secara bergantian, Wali Kota dan Wakil Wali Kota membacakan jawaban eksekutif. Kehadiran mereka untuk merespons roda pemerintahan di Kota Medan dijalankan dengan semangat kolaborasi, bukan ego sektoral.

Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Wali Kota menekankan pentingnya percepatan pelantikan pejabat definitif.

"Pengangkatan pejabat struktural segera dilakukan dengan prinsip the right man on the right place. Kami ingin birokrasi bekerja dengan integritas tinggi dan profesionalisme," ujarnya Rico Waas dengan tegas.

Isu banjir, yang kerap menjadi keluhan warga, juga mendapat sorotan. Menjawab Fraksi PKS, Pemko menegaskan penanganan harus dilakukan secara menyeluruh.

"Banjir tidak bisa diselesaikan parsial. Ini harus menjadi satu kesatuan sistem, dari koordinasi dengan kementerian hingga gotong royong antar-OPD. Semua bergerak bersama," jelasnya.

Kepada Fraksi Gerindra, Wali Kota berbicara tentang mimpi besar menuju Medan 2045. Fondasi itu, katanya, dibangun melalui penguatan layanan dasar.

"Kami ingin ada fasilitas kesehatan modern di Medan Utara, tenaga medis yang merata, serta sarana pendidikan yang adil bagi semua. Ini bukan sekadar program, melainkan warisan untuk generasi mendatang," katanya, menghubungkan visi dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Soal target PAD, Wali Kota menjawab pandangan Fraksi Golkar dan PSI dengan optimisme realistis. Digitalisasi, intensifikasi, hingga evaluasi rutin disebut sebagai kunci. 

"Kami yakin, dengan strategi itu, pembangunan bisa tetap merata meski pendapatan daerah menurun,” ucapnya.

Sementara itu, dukungan untuk pelaku UMKM mendapat porsi khusus.

Kepada Fraksi NasDem, Wali Kota menegaskan Pemko terus memberi pelatihan, bantuan alat produksi, hingga kemudahan perizinan.

"UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Kami ingin mereka tumbuh legal, aman, dan berdaya saing,” tegasnya.

Fraksi Demokrat juga mendapat jawaban terkait pajak. Wali Kota menekankan bahwa peningkatan PAD tak boleh hanya mengejar angka.