Berpredikat WBK–WBBM, Imigrasi Medan Terima Kunjungan Benchmarking Biro Setjen DPR RI

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN -  11 Desember 2025 - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menerima 
kunjungan Benchmarking dari Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretaris Jenderal DPR RI pada Kamis, 11Desember 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memperdalam  pemahaman terkait Pembangunan Zona Integritas sebagai bagian dari upaya untuk  memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi  dan Komunikasi Keimigrasian, Reny Elisabeth Munthe, dengan memaparkan mengenai  profil singkat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, rekapitulasi pegawai, wilayah  kerja, tugas dan fungsi tiap bidang/bagian, inovasi dalam pelayanan publik  keimigrasian, SOP pelayanan keimigrasian, serta terkait perjalanan Kantor Imigrasi 
Kelas I Khusus TPI Medan dalam memperoleh dan mempertahankan WBK/WBBM. 

Rombongan Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretaris Jenderal DPR RI  kemudian diajak berkeliling melihat secara langsung berbagai fasilitas dan layanan yang ada di Kantor Imigrasi Medan. Dalam kunjungan ini, tim diperkenalkan pada alur pelayanan paspor, ruang layanan WNA, serta sarana pendukung lainnya yang menjadi  bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Reny Elisabeth Munthe, menegaskan bahwa Imigrasi Medan merasa bangga sekaligus menilai kunjungan ini sebagai sebuah kehormatan, karena kepercayaan yang diberikan mencerminkan pengakuan terhadap komitmen dan konsistensi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Ia menyampaikan  bahwa Imigrasi Medan selalu terbuka menjadi mitra dalam berbagi pengetahuan  mengenai pembangunan Zona Integritas. “Dalam proses mendapatkan dan  mempertahankan WBK WBBM,

Imigrasi Medan berkomitmen penuh untuk menjaga kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi dengan berbagai inovasi layanan. Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai  bentuk komitmen kita dalam memperkuat penerapan Zona Integritas,” ujarnya. 

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang berlangsung interaktif, membahas mengenai pembangunan Zona Integritas beserta predikat WBK/WBBM yang berhasil diperoleh dan dipertahankan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI  Medan pada beberapa tahun penilaian, serta capaian kinerja kantor yang menunjukkan peningkatan signifikan. Informasi ini menjadi bagian penting bagi Biro Kesekretariatan  Pimpinan Setjen DPR RI yang masih dalam proses membangun Zona Integritas dan  tengah mempelajari praktik baik dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. 

Kepala Bagian Sekretariat Badan Musyawarah DPR RI, Erna Agustina, menyampaikan apresiasi dan tujuan kedatangan ke Kantor Imigrasi Medan. “Tidak sia￾sia kami memilih lokus Kantor Imigrasi medan sebagai benchmarking, ternyata memang dari tahun 2018 Kantor Imigrasi Medan telah berupaya mewujudkan berbagai inovasi dalam mempertahankan WBBM, padahal yang dilakukan merupakan tugas pelayanan sehari-sehari dan sampai saat ini sudah tahun ketiga mempertahankan predikat WBK dan WBBM. Pasti sudah banyak sekali usaha yang diberikan, semoga Sekjen DPR RI bisa belajar dari Kantor Imigrasi Medan dan di tahun selanjutnya bisa  memperoleh predikat WBK dan WBBM. Mantap Imigrasi Medan!!” Ujarnya. 

Sebagai penutup, dilakukan saling serah terima plakat antara kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dan Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretaris Jenderal DPR RI. Pertukaran plakat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk simbolis atas terjalinnya kerja sama antara kedua instansi, sekaligus sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan  berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan publik di masa mendatang.

Melalui kegiatan benchmarking ini, diharapkan dapat mempererat kerja samadan sinergritas antara Kantor Imigrasi Medan dan Sekretariat Jenderal DPR RI, sekaligus membuka ruang kolaborasi lanjutan guna memperluas penerapan budaya  kerja berintegritas di institusi pemerintah.(*)