Bupati Aci Tambunan Pajang Foto Wajah Kepala OPD dan Camat dengan Nilai Pelayanan Publik Terburuk

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM - Sebanyak empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendapat predikat buruk dalam hal pelayanan publik berdasarkan penilaian Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara.

Dari 35 OPD yang dinilai, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) mencatat Indeks Pelayanan Publik (IPP) terendah, yakni 1,77.

Di atasnya, disusul oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar), hingga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD).

Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, sengaja memamerkan wajah-wajah Kepala OPD berkinerja buruk ini di hadapan publik.

Momen tersebut terjadi saat acara penyerahan SK PPPK Paruh Waktu di Gedung Grha Bhineka Perkasa Jaya, Senin (8/12/2025), di mana sekitar 800 orang hadir di dalam gedung.

Bupati Aci, sapaan akrabnya, menyebut tindakan menampilkan wajah Kepala OPD tersebut bukan bertujuan mempermalukan, melainkan untuk memotivasi agar di waktu mendatang mereka dapat berkinerja lebih baik.

Daftar OPD dan Kecamatan Berkinerja Buruk

Di layar monitor raksasa yang berada di atas panggung, sosok yang pertama kali ditampilkan adalah Plt. Kadis PMD, Anita M. Situmorang, dan Plt. Kesbangpol, Z. A. Hutagalung.

Kemudian diikuti oleh foto wajah Kadisbudporapar, Yudi Hilmawan, dan Sekretaris DPRD, Iwan Salewa.

Setelah prestasi Kepala OPD ditampilkan, dilanjutkan dengan prestasi Kecamatan.

Untuk kategori terburuk dan terendah, muncul foto Camat Pagar Merbau, Junaidi, dan Camat Tanjung Morawa, Gontar Panjaitan.

Meskipun berada di posisi ke-21 dari 22 Kecamatan, Gontar sempat mendapat pujian dari Bupati Aci karena dinilai selama ini sudah berkinerja bagus.

Aci mengaku heran mengapa Gontar bisa berada di posisi ke-21.

Ultimatum Perbaikan Nilai

Dalam acara tersebut, Aci menegaskan ultimatum kepada jajarannya.

Camat di tahun depan tidak boleh lagi mendapatkan nilai C, jika tidak, ancamannya adalah pemindahan jabatan.

Sementara untuk dinas-dinas, minimal harus mendapat nilai B, dengan ancaman yang sama jika gagal mencapai target.