Wali Kota Rapat dengan Mendagri, APBD Medan Dievaluasi untuk Fleksibilitas Dana Pascabencana

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wali Kota Medan Rico Waas mengikuti Rapat Evaluasi Realisasi APBD yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara daring, Rabu (25/12). Rapat nasional tersebut diikuti para gubernur serta bupati dan wali kota se-Indonesia. Fokus pembahasan diarahkan pada fleksibilitas anggaran daerah, percepatan penyerapan belanja, serta solidaritas antardaerah dalam menghadapi dampak bencana.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya keberanian dan kecepatan daerah dalam menyesuaikan APBD, khususnya bagi wilayah yang terdampak bencana. Ia meminta pemerintah daerah tidak ragu melakukan pergeseran anggaran sejak awal tahun, dengan mengalihkan program yang dinilai kurang prioritas.

“Gunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kebutuhan mendesak masyarakat. Jangan sampai penanganan bencana terhambat oleh prosedur yang kaku,” kata Tito.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah pusat akan menerbitkan dua surat edaran sebagai payung hukum. Surat tersebut mengatur perubahan program anggaran tahun berjalan serta penyesuaian APBD di awal tahun, termasuk untuk penanganan kerusakan infrastruktur yang bersifat total.

Tak hanya soal bencana, Tito juga mengingatkan pentingnya percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah menjelang tutup tahun anggaran. Menurutnya, penyerapan belanja yang optimal memastikan pembayaran proyek dan gaji pegawai berjalan lancar, sekaligus menjaga peredaran uang di masyarakat. “Lebih dari 50 persen pertumbuhan ekonomi ditopang konsumsi rumah tangga. Kalau belanja pemerintah macet, uang tidak beredar, ekonomi ikut tersendat,” ujarnya.

Baca juga: Pengadilan Negeri Medan Terima 6.527 Perkara Selama Tahun 2025

Mendagri menjelaskan, belanja pemerintah menjadi salah satu mesin utama penggerak ekonomi daerah, selain sektor swasta. Ketika belanja daerah bergerak, sektor riil seperti UMKM, perdagangan, dan pariwisata ikut hidup.

Ia juga menyinggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai cermin bergeraknya aktivitas ekonomi. Namun Tito mengingatkan, pertumbuhan ekonomi tinggi tidak selalu berarti kesejahteraan merata. “Pertumbuhan dari sektor padat modal belum tentu berdampak luas. Yang lebih terasa bagi masyarakat adalah sektor riil, UMKM, dan pariwisata,” katanya.

Dalam konteks solidaritas nasional, Tito mendorong daerah dengan kapasitas fiskal kuat untuk membantu daerah lain yang mengalami keterbatasan anggaran. Bantuan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme transfer yang sah sesuai aturan perundang-undangan.

Menutup rapat, Mendagri mengungkapkan pemerintah pusat telah menyiapkan insentif fiskal sekitar Rp1 triliun bagi daerah berprestasi dalam pengelolaan APBD. Insentif tersebut direncanakan cair pada Januari mendatang.

Ia pun mengimbau seluruh kepala daerah menjaga keseimbangan fiskal, menghindari defisit dan penumpukan anggaran, serta tetap menunjukkan empati sosial, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana. (dyk/Tribun-Medan.com)