Berita Viral

KPK Ancam Pemanggilan Paksa Rektor USU soal Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jalan di Sumut

KPK menyatakan akan melakukan pemanggilan paksa jika Muryanto kembali tidak kooperatif dalam pemeriksaan sebagai Saksi.

|
Editor: AbdiTumanggor
Kolase Tangkapan Layar Video KPK
LIMA TERSANGKA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (28/6/2025). Mereka diamankan saat dilakukannya kegiatan senyap operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (26/6/2025) malam di Mandailing Natal (Madina). (Kolase Tangkapan Layar Video KPK). 

Aspek perencanaan menjadi sorotan dengan skor 63, turun 35 poin dari tahun sebelumnya.

Penilaian internal terhadap Dinas PUPR memperoleh skor 63, dengan komponen integritas pelaksanaan tugas di angka 68,94, pengelolaan anggaran 67,19, dan pengelolaan barang/jasa 59,44.

Aspek perencanaan menjadi sorotan dengan skor 63, turun 35 poin dari tahun sebelumnya.

Penilaian internal terhadap Dinas PUPR memperoleh skor 63, dengan integritas komponen pelaksanaan tugas di angka 68,94, pengelolaan anggaran 67,19, dan pengelolaan barang/jasa 59,44.

Penilaian dari kalangan pakar terhadap kualitas pelayanan publik juga menunjukkan catatan dengan skor 56,11 pada 2024.

"Angka-angka ini mengindikasikan masih adanya ruang besar untuk pembenahan tata kelola di Pemprov Sumut," ujar Budi.

“Angka-angka ini mengindikasikan masih adanya ruang besar untuk pembenahan tata kelola di Pemprov Sumut,” ujar Budi.

Upaya Pencegahan dan Partisipasi Publik

KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga harus diiringi dengan upaya pencegahan.

Budi menyampaikan bahwa KPK tengah melangsungkan pengisian kuesioner SPI 2025 yang berlangsung sejak Agustus hingga Oktober, melibatkan 107 kementerian/lembaga, 38 pemerintah provinsi, 509 pemerintah kabupaten/kota, dan 5 BUMN.

Budi menyampaikan bahwa KPK tengah melangsungkan pengisian kuesioner SPI 2025 yang berlangsung sejak Agustus hingga Oktober, melibatkan 107 kementerian/lembaga, 38 pemerintah provinsi, 509 pemerintah kabupaten/kota, dan 5 BUMN.

KPK juga mengajak masyarakat Sumut untuk berpartisipasi aktif dalam SPI 2025. Dukungan publik dinilai sebagai dasar penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Dengan berbagai temuan dan langkah yang telah diambil, KPK berharap agar kasus korupsi proyek jalan di Sumut menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan daerah, serta meningkatkan integritas dan transparansi dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

Muryanto Amin Raih Suara Terbanyak di Pemilihan Rektor USU Periode 2026–2031

Senat Akademik menggelar pemilihan Rektor USU untuk periode 2026–2031. 

Sumber: Tribun Medan
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved