Forum Masyarakat Berjuang Tuntut Pemerintah Kaji Ulang Penutupan PT TPL

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Forum Masyarakat Berjuang menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Pasalnya penutupan ini meninggalkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar kawasan konsesi perusahaan. 

Mulai dari kehilangan mata pencaharian hingga ancaman putus sekolah bagi anak-anak menjadi beban nyata yang kini menghimpit kehidupan warga.

Bukan hanya itu, penutupan PT TPL berdampak pada Perkebunan Rakyat (PKR) yang bukan merupakan hutan produksi.  

"Saat ini, kami dari forum masyarakat berjuang, berjuang akan tetap berjuang untuk kebutuhan anak anak kami, kebutuhan keluarga kami, dan sekolah anak kami. Semenjak Menteri Kehutanan mencabut izin PT TPL kami sudah sangat berdampak," ucap Ketua Forum Masyarakat Berjuang Maju Butar-butar.

Apalagi, kata Maju saat ini PT TPL telah mengumumkan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran terhadap karyawan.

"Ada 80 persen karyawan yang akan di PHK dari PT TPL. Sangat miris. Karena dari sana, mata pencaharian kami. Kalaulah memang perusahaan itu merusak,coba dicek secara langsung ke Lapangan," jelasnya.

Dikatakannya, bukan hanya berdampak ke karyawan tapi ke mitra-mitra PT TPL yang juga berasal dari warga setempat.

"Pihak PT TPL sudah berupaya mematuhi pemerintah untuk berhenti beroperasi. Namun jadinya ada lahan yang bukan laham produksi berhenti beroperasi. Banyak lahan-lahan yang dirusak," jelasnya.

Untuk itu, kata Maju, ia berharap Gubernur Sumut bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencabut larangan izin operasi PT TPL.

"Kami ini warga bapak gubernur Sumut. Jika PT TPL dicabut, bagaimana karyawan-karyawan yang bekerja di sana. Semakin besar angka pengangguran dan kesulitan ekonomi kami semakin menjadi-jadi," jelasnya. 

Maju juga menyampaikan akan kembali menggelar aksi turun ke jalan, apabila pemerintah tidak segera mencabut izin larangan beroperasi tersebut.

"Pasti, kami akan turun ke jalan tanggal 5 Mei apabila PT TPL tetap tidak diizinkan beroperasi. Karena apa, karena kami hidup dari sana banyak kebutuhan ekonomi warga yang bergantung di sana," ucapnya.

(Cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan