Fakta-fakta Pencekalan Eks Menag Gus Yaqut, KPK Umumkan Negara Rugi Rp 1 Triliun Kasus Kuota Haji

Ia juga merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pernah duduk sebagai anggota DPR RI.

Lahir di Rembang, Jawa Tengah, pada 4 Januari 1975, Gus Yaqut adalah adik kandung Ketua Umum PBNU, Dr. K.H. Yahya Cholil Staquf, serta keponakan dari ulama terkemuka K.H. Musthofa Bisri.

Terakhir, Yaqut dipanggil oleh KPK pada 7 Agustus 2025 sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Dugaan Korupsi Kuota Haji Tambahan 2023–2024

Kasus yang tengah diselidiki KPK berfokus pada dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, kuota tersebut seharusnya dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Namun, KPK menemukan bahwa kuota tambahan justru dibagi rata: masing-masing 10.000 jemaah untuk haji reguler dan haji khusus.

Pembagian yang tidak sesuai aturan ini diduga menjadi sumber kerugian negara yang signifikan.

Polemik penyelenggaraan haji 2024 pernah disorot secara khusus oleh DPR lewat pembentukan panitia khusus (Pansus) Haji. 

Salah satu yang paling disorot waktu itu adalah dugaan penyelewengan atau gratifikasi yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) era Gus Yaqut terkait kuota haji khusus.

Anggota Pansus Haji Luluk Nur Hamidah mengaku mendapatkan informasi dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

Luluk mengatakan, indikasi korupsi tersebut menggunakan modus mengeluarkan uang tertentu untuk mendapatkan kuota haji yang menguntungkan sebagian pihak.

"Kita mendapatkan informasi yang lebih dalam dari itu ya potensi korupsi yang memang terjadi di balik pengalihan kuota 10.000, dari yang seharusnya hanya 8 persen atau sekitar 1.600," ujar Luluk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Sebagai informasi, sebanyak 3.503 jemaah haji khusus dapat langsung berangkat pada 2024, tanpa perlu menunggu antrean hingga 2031.

Hal tersebut menjadi salah satu yang dikritisi Pansus Haji, pasalnya masih ada 167.000 orang menunggu untuk mendapatkan antrean ibadah haji.