Bulog Sumut Perketat Pengawasan Beras SPHP, Targetkan Distribusi 77.500 Ton Hingga Akhir Tahun

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Perum Bulog Sumatera Utara memperketat pengawasan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mencegah praktik curang seperti pengoplosan dan penyalahgunaan. Bulog menargetkan penyaluran sebanyak 77.500 ton beras SPHP hingga akhir tahun 2025.

Pimpinan Wilayah Bulog Sumut, Budi Cahyanto, mengatakan bahwa pengawasan dilakukan secara ketat mengingat volume distribusi yang sangat besar.

“Dengan jumlah yang besar ini, potensi penyimpangan tetap ada. Karena itu kami terapkan sejumlah aturan ketat agar tidak terjadi pengoplosan maupun pembukaan segel karung,” ujarnya, Kamis (31/7/2025).

Budi menjelaskan, setiap toko, koperasi, maupun pihak ketiga yang ikut menyalurkan SPHP wajib menandatangani surat pernyataan dan bertanggung jawab penuh agar beras tidak dicampur, tidak dibuka segelnya, serta tidak dijual ke pihak lain di luar ketentuan.

“Kalau sampai dilanggar, sanksinya jelas. Bisa dikenai hukuman pidana maksimal lima tahun penjara atau denda Rp200 juta. Mereka juga harus memfoto konsumennya dan menandatangani pernyataan komitmen,” katanya.

Distribusi SPHP hanya boleh dilakukan melalui saluran resmi dan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan dan UPT pengelola pasar.

Penyaluran juga dilakukan melalui koperasi, outlet BUMN, dan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan bersama dinas ketahanan pangan dan aparat setempat.

“Seluruh proses ini kami awasi secara ketat agar masyarakat mendapat beras yang sesuai standar. Di lapangan, juga akan hadir tim Bulog, dinas terkait, hingga babinsa,” jelas Budi.

Ia menambahkan, kualitas beras SPHP yang disalurkan merupakan kategori medium, dengan spesifikasi sebagai berikut:

* Kadar air maksimal 14 persen
* Butir patah maksimal 25 persen
* Menir maksimal 2 persen
* Derajat sosoh minimal 90 persen

Budi juga menanggapi isu soal kandungan katul dalam beras SPHP. Menurutnya, persepsi negatif tersebut kemungkinan disebarkan untuk menurunkan kepercayaan publik. “Bisa saja itu propaganda untuk mendorong masyarakat membeli beras dengan harga lebih tinggi. Yang jelas, beras SPHP tetap memenuhi standar nasional,” tegasnya.

Di sisi hulu, Bulog tetap ditugaskan untuk menjaga harga di tingkat produsen. Pemerintah menetapkan harga pembelian gabah Rp6.500 per kg di tingkat petani. “Kalau harga pasar di bawah itu, Bulog wajib menyerap. Tapi kalau di atas, berarti target stabilisasi harga sudah tercapai,” kata Budi.

Ia menjelaskan, Sumatera Utara merupakan wilayah surplus beras dengan banyak penggilingan modern, terutama di kawasan Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Simalungun. Namun sebagian besar produksi juga didistribusikan ke wilayah defisit seperti Riau dan Kepulauan Riau.

“Sumut menyerap gabah dari dalam daerah dan dari luar, termasuk Aceh. Kami distribusikan kembali ke daerah yang kekurangan. Karena itu, Sumut tetap butuh stabilisasi harga,” ujarnya.

Permintaan SPHP juga terus meningkat. “Di Kota Tebing Tinggi, misalnya, permintaannya bisa sampai 10 ton per minggu per kecamatan. Jika ada lima kecamatan dan berlangsung selama sebulan, potensi penyalurannya bisa 200 ton hanya untuk satu kota,” ungkapnya.