OPD di Pemko Binjai Resah, Oknum Jaksa Diduga Kutip Uang untuk Berangkat ke Kemenkeu

Penyelidikan dana insentif fiskal yang dilakukan Kejari Binjai saat ini seperti jalan di tempat. 

Sekitar 3 bulan prosesnya bergulir, penyelidik baru melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah OPD hingga sekretaris daerah dan rekanan atau swasta.

Sejauh ini, penyelidik juga belum ada turun melakukan penggeledahan. Ditambah lagi saat ini, pucuk pimpinan pada Kejari Binjai sudah berganti, dari Jufri kepada Iwan Setiawan.

Hal tersebut menimbulkan keraguan bagi terhadap pelapor yang mengadukan dugaan korupsi tersebut. 

"Kekecewaan kami (Badko HMI Sumut) atas proses penyelidikan yang jalan di tempat, semakin diperparah dengan adanya informasi kami dapati tentang dugaan kedekatan Kajari baru dengan para pejabat Pemko Binjai. Apabila penyelidikan tak kunjung membuahkan hasil, maka kami akan gedor seluruh pintu, agar melakukan proses hukum terhadap Pemko Binjai dan Kejari Binjai," ujar Ketua Badko HMI Sumut, Yusril Mahendra.

"Kami selaku pengadu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, kecewa atas proses penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan, karena kami tidak pernah diberitahukan secar tertulis maupun lisan atas perkembangan kasus ini. Malah sebaliknya, kami tau perkembangan perkara ini dari pihak lain," tambahnya. 

Penyelidikan dugaan korupsi dana insentif fiskal diketahui dalam surat perintah dengan nomor: Prin-05/L.2.11/Fd.1/05/2025 pada 8 Mei 2025, yang ditandatangani Jufri, mantan Kajari Binjai. 

Permohonan dana insentif fiskal dari Pemko Binjai juga diketahui melalui dokumen sepotong surat bernomor: 900.I.11-0728 yang ditandatangi Wali Kota Binjai, Amir Hamzah pada 12 Januari 2023 lalu. 

(cr23/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan