OPD di Pemko Binjai Resah, Oknum Jaksa Diduga Kutip Uang untuk Berangkat ke Kemenkeu

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI- Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai resah. Pasalnya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikutipi sejumlah uang dengan nilai yang bervariasi. 

Pengutipan uang tersebut diduga dikoordinir oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, Erwin Toga Purba.

Oknum pejabat yang diduga sebagai "ketua kelas" itu meminta kepada pucuk pimpinan OPD yang menerima dana insentif fiskal tahun anggaran 2024. 

Informasi yang dihimpun wartawan pada, Kamis (31/7/2025), dalih pengutipan itu diduga untuk oknum penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai, untuk berangkat ke Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Tentu hal ini membuat kasak-kusuk sebagian pejabat yang menerima dana insentif fiskal. 

Terlebih lagi, Kejaksaan Negeri Binjai saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam realisasi dana insentif fiskal yang sejatinya untuk pengentasan kemiskinan namun dialihkan untuk bayar utang proyek senilai Rp20,8 miliar tahun anggaran 2024. 

Ketika dikonfirmasi belum lama ini, Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai, Noprianto Sihombing kaget mendengar kabar tersebut.

"Waduh, apalagi ini. Aku tidak tau, aku selidiki dulu," ujar Noprianto.

Begitupun, mantan Kacabjari Langkat di Pangkalan Brandan itu membantah kabar dugaan pengutipan uang yang mengalir ke jaksa untuk berangkat ke Kemenkeu. 

"Ini gak benar, itu fitnah aku rasa," ujar Noprianto. 

Sikap membantah juga disampaikan Kepala BPKPAD Binjai, Erwin Toga Purba. 

"Tidak ada dan tidak benar itu," kata Erwin. 

Sementara, salah satu OPD yang diduga ogah memberikan uang disebut-sebut Dinas Kesehatan Kota Binjai. 

Ketika dikonfirmasi soal ini, jawaban Kadinkes, dr Sugianto seolah mengelak.

"Waduh, saya gak tau menahu tentang hal ini," ujar dr Sugianto.