Mayjen TNI Kristomei: Gugus Tugas Kedaulatan Pangan TNI Perkuat Ketahanan dan Kemandirian Bangsa

Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi: Gugus Tugas Kedaulatan Pangan TNI Perkuat Ketahanan dan Kemandirian Bangsa

TRIBUN-MEDAN.COM - Sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap program strategis nasional, Gugus Tugas Kedaulatan Pangan TNI terus melaksanakan percepatan, pengawasan, dan pendampingan program ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia. 

Hal itu disampaikan Kapuspen TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, saat berbincang dengan Tribun-medan.com, Rabu (23/7/2025).

"Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Melalui kekuatan teritorial, TNI hadir bukan hanya sebagai penjaga, tetapi juga sebagai penggerak kemandirian pangan dari tingkat desa hingga nasional,"ujar Mayjen TNI Kristomei Sianturi.

Dalam perbincangan santai melalui telepon, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa Gugus Tugas Kedaulatan Pangan bekerja dengan pendekatan teritorial berbasis desa dan wilayah.

"Tantangan pangan saat ini bukan lagi isu sektoral, melainkan isu strategis yang membutuhkan keterlibatan semua komponen bangsa," tambahnya.

"TNI memandang pangan sebagai bagian dari pertahanan. Karena itu, kami tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga memastikan lumbung pangan rakyat tetap terjaga dan berdaya saing," tegasnya.

Baca juga: PANGLIMA TNI Pimpin Panen Raya Padi di Deliserdang: TNI Wujudkan Aksi Nyata, Dukung Ketahanan Pangan

Baca juga: Panen Raya di Pantai Labu, Panglima TNI: Ketahanan Pangan Ketahanan Negara

Gugus Tugas ini juga berperan dalam mitigasi bencana krisis pangan musiman dengan merespons cepat wilayah terdampak serta mengaktifkan dapur lapangan dan logistik TNI bila diperlukan.

Adapun program utama Gugus Tugas Kedaulatan Pangan TNI meliputi:

1. Pembukaan dan pendampingan lahan pertanian produktif.

2. Pembangunan embung, sumur bor, dan pengawasan saluran irigasi pertanian.

3. Pelatihan dan pendampingan petani dan pemuda desa melalui Babinsa.

4. Kolaborasi dengan kementerian, pemda, BUMN, dan swasta.

5. Stabilitas harga gabah sesuai HPP dan perlindungan petani pascapanen.

6. Dukungan terhadap distribusi dan ketersediaan pupuk secara tepat sasaran.