DPRD sampaikan Sejumah Catatan untuk Bobby

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut dan Gubernur Sumut Bobby Nasution beserta jajaran menggelar rapat Paripurna di Gedung DPRD, Rabu (23/7/2025).

Rapat Paripurna itu beragendakan penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi Sumut TA 2024.

Pantauan Tribun Medan, masing-masing fraksi mulai membacakan hasil pendapat mereka terkait Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.

Dalam pembacaan itu, seluruh fraksi memberikan sejumlah catatan dan penilaian untuk Gubernur Sumut. Di antaranya Fraksi Demokrat. Juru bicara Fraksi Demokrat Anita Lubis menyoroti soal pembangunan infrastruktur yang belum berjalan maksimal.

Baca juga: Pemkab Deliserdang: Pembahasan KUA-PPAS P-APBD Harusnya Bisa Paralel dengan RPJMD

Dikatakan Anita, masih banyak infrastruktur jalan seperti jalan rusak, jembatan tak layak dan drainase rusak, yang ditemukan pihaknya. Berdasarkan catatan mereka, hanya 70 persen infrastruktur yang baik.

"Untuk itu, kami minta kepada gubernur selanjutnya memprioritaskan pembangunaan infrastruktur tapi tetap harus menggutamakan kualitas," jelasnya.

Ia juga menyoroti soal kemandrian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut yang kurang bagus dan harus ditingkatkan.

"Aset-aset harus dimanfaatkan, investasi harus dibuka secara lebar dan harus memaksimalkan OPD agar lapangan kerja di Sumut terus tumbuh menjadi lebih baik," tuturnya.

Meski masih banyak catatan, kata Anita, pihaknya menyepakati R-APBD 2024 menjadi Perda

"Meski begitu, kami berpendapat R-APBD dapat diterima jadi peraturan daerah," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan jujur bicara daru Fraksi PKS Abdul Rahim. Menurutnya, hasil temuan yang dilakukan fraksi, masih banyak jawaban Gubernur Sumut Bobby Nasution yang hanya sekadar formalitas.

"Belum kami mendapat jawaban yang memuaskan. Jawaban yang kami terima hanya normatif dan kurang solutif," jelasnya.

Abdul pun menyoroti jawaban Bobby yang dipandang hanya sekadar formalitas pada umumnya.

"Khususnya pemberantasan Galian C dan tambang ilegal, konflik agraria, mafia tanah dan perkebunan, infrastruktur yang masih ditemukan 30 persen jalan rusak, 50 persen irigasi rusak, dan pendidikan yang minim perhatian," ucapnya.

Untuk itu, ia meminta kebijakan yang lebih konkret kepada Bobby Nasution. Meski begitu, pihaknya tetap menyepakati R-APBD 2024 menjadi Perda.