Dinkes Langkat Diduga Lalai, Auditor Temukan Pembayaran Jamkesda ke Peserta yang Telah Meninggal

Bahkan J Sembiring mengatakan, anggaran yang untuk program itu juga selalu meningkat saban tahunnya.

"Dinas Kesehatan menganggarkan Rp32 miliar. Ini naik anggarannya karena kita ada program UHC," kata J Sembiring. 

Diketahui sebelumnya, pada tahun anggaran 2022, didapati pembayaran iuran Jamkesda kepada masyarakat yang telah meninggal dunia. 

Akibat pembayaran yang diduga fiktif itu, negara dirugikan ratusan juta rupiah.

Dari temuan auditor, ratusan peserta yang beberapa di antaranya membawa keluarga atau bertindak sebagai kepala keluarga itu dibiayai oleh Dinkes Langkat sebagai kepesertaan BPJS Kesehatan Kelas III. 

Pemkab Langkat membayarkan iurannya Jamkesda yang masuk dalam program Langkat Sehat itu sebesar Rp 37.800 setiap bulannya.

Ratusan peserta yang dibayarkan iuran BPJS Kesehatan, ratusan juta rupiah uang negara tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Dinkes Langkat. 

Selain masyarakat yang meninggal dunia, Dinkes Langkat juga membayarkan iuran kepada peserta yang tidak sesuai nomor induk kependudukan dengan namanya. 

Ratusan masyarakat itu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dalam program Langkat Sehat atas dasar hukum melalui kerjasama yang tertuang dalam perjanjian nomor: 440-13802/Yankes/XII/2021 dan 458/KTR/I-01/1221 pada pertengahan Desember 2021.

Catatan auditor dalam permasalahan ini mengakibatkan kerugian negara ratusan juta rupiah. 

Itu disebabkan karena Dinkes Langkat tidak optimal dalam pengawasan dan anak buahnya pada Bidang Yankes tidak cermat dalam memutakhiran data kepesertaan Jamkesda. 

(cr23/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan