Pantas Dihentikan, Beras SPHP Ternyata 80 Persen Dioplos, Negara Rugi 10 Triliun, Mentan: Ini Berat

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengaku jika 80 persen beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ditingkat konsumen sudah dioplos.

Hasil oplosan itu rupanya dijual dengan harga tinggi alias premium.

Diungkapkan Amran Sulaiman praktik kecurangan itu membuat negara rugi hingga Rp 10 triliun.

Sedangkan beban kerugian di tingkat konsumen diprediksi menyentuh Rp 99 triliun.

Pengakuan Amran Sulaiman itu terungkap ketika ia menggelar rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (2/7/2025).

Sebelumnya, tim investigasi yang terdiri dari Kementerian Pertanian (Kementan), Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta unsur pengawasan lain melakukan pemeriksaan langsung di sejumlah pasar di 10 provinsi.

“Setelah SPHP, kita lihat, tanya langsung di tempat-tempat penyewa SPHP, yang dilakukan adalah, ini informasi dari mereka, 20 persen dipajang, 80 persen ini dibongkar, kemudian dijual premium (mahal),” ujar Amran. 

Hitungan potensi kerugian negara mengacu pada selisih harga jual dengan subsidi harga pemerintah.

Misalnya, harga subsidi Rp 1.500, namun dinaikkan sebesar Rp 2.000 - Rp 3.000. Dari selisih ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 2 triliun per tahunnya. 

Jika dijumlahkan selama lima tahun berturut-turut, maka kerugian mencapai Rp 10 triliun. 

“Rp 2.000 naik, Rp 2.000 sampai Rp 3.000. Negara subsidi Rp 1.500, kemudian dia angkat naik lagi harga Rp 2.000-Rp 3.000, kita hitung kerugian negara, bukan kerugian masyarakat, di luar, itu Rp 2 triliun, itu satu tahun,” paparnya.

“Kalau ini terjadi 5 tahun, itu Rp10 triliun. Dan yang diambil adalah 1,4. Memang izin Bu, mungkin memang berat bagi kami. Tapi kami sudah siap tanggung risiko, segala risiko. Ini sudah lama kami bergelut dengan ini dan selalu sasaran tembaknya ke saya, waktu itu,” lanjut Amran. 

Lebih jauh, sejak beberapa bulan lalu, Amran mensinyalir adanya anomali lantaran harga beras di sejumlah daerah mengalami kenaikan, melebihi harga eceran tertinggi (HET). 

Lonjakan itu janggal karena pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) melimpah di Perum Bulog. 

Usut punya usut, sebanyak 85,56 persen beras premium tidak memenuhi standar mutu, kemudian 59,78 persen dijual di atas HET, dan 21 persen memiliki berat yang tidak sesuai.