Potret Cagar Budaya Bak Rumah Hantu di Kota Medan, Tak Terurus dan Dijadikan Lahan Parkir Komersil

Dia mengatakan, masalah aset Pemko Medan pengelolaan datanya ada di BKAD Kota Medan dan data cagar budaya ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.

"OPD terkait yang bisa menyatakan apakah kantor tersebut termasuk cagar budaya atau tidak. OPD yang paham apa parameternya supaya satu gedung atau bangunan bisa dikatakan cagar budaya atau tidak," katanya.

Dengan adanya temuan alihfungsi cagar budaya dijadikan lahan parkir komersil yang sudah bertahun-tahun, diduga telah terjadi kebocoran PAD Kota Medan.

Puluhan juta per-bulan, bahkan bisa ratusan juta per-tahun layak dipertanyakan kemana aliran dananya.

Diketahui Undang-Undang terbaru terkait cagar budaya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya yang merupakan peraturan pelaksana dari UU tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengatur secara komprehensif mengenai definisi, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan cagar budaya di Indonesia.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 mengatur lebih detail mengenai pelaksanaan register nasional cagar budaya dan upaya pelestariannya, termasuk perlindungan terhadap Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB).

(DYK/Tribun-Medan.com)