Warga Raja Ampat Hanya Dapat 10 juta Pertahun dari Tambang Nikel,Tambang Ilegal Dibekingi Oknum TNI?

TRIBUN-MEDAN.com -  Polemik mengenai aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, kembali menjadi perhatian publik.

Isu ini menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. 

Terkini DPR RI menyoroti minimnya manfaat tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya untuk kehidupan masyarakat. 

Usut punya usut, warga Raja Ampat hanya dapat kompensasi Rp10 juta pertahun dari tambang nikel yang ada di Raja Ampat. 

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Robert Joppy Kardinal seperti dimuat TribunTimur pada Minggu (8/6/2025). 

Robert Joppy termasuk orang yang kontra dengan aktivitas pertambangan nikel ini. 

Baca juga: SOROTI Hadiah Rolex dari Presiden, Lindswell Kwok Kuak Nasib Atlet Wushu Junior: Cabor Lain Dicuekin

Menurutnya, aktivitas tambang bisa merusak ekosistem laut di sekitar Raja Ampat. 

Sekalipun pemerintah mengklaim lokasi tambang jauh dari wilayah konservasi. 

“Tidak boleh (ada pertambangan), karena namanya konservasi." 

"Waktu mereka melakukan pemuatan, pasti ada yang jatuh ke laut. Itu berarti kawasan konservasinya terganggu,” ujarnya kepada Tribunnews.com, Sabtu (7/6/2025). 

Baca juga: Jadwal Jepang vs Indonesia, Kabar Baik 2 Pemain Pilar Jepang Absen, Klasemen Grup C Saat Ini

Robert lantas menyoroti minimnya manfaat ekonomi yang dirasakan warga sekitar tambang nikel di Raja Ampat. 

Berdasarkan kunjungannya ke Distrik Waigeo Barat Kepulauan pada Maret dan April lalu, Robert menyebut warga setempat menolak tambang karena tidak mendapatkan keuntungan yang sepadan. 

“Masyarakat hanya dapat bantuan Rp10 juta per tahun. Ini kan tidak ada manfaat. Yang bekerja, semua orang dari luar,” ungkapnya. 

Baca juga: Terungkap Rumah Mewah Ridwan Kamil yang Dituntut Lisa Mariana, Hakim Diminta Menyitanya

Robert menegaskan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan tambang sangat minim, baik sebagai tenaga kerja maupun kontraktor.

 
Sebagian besar pekerja dan pihak yang terlibat justru berasal dari luar daerah, bahkan dari Jakarta. 

“Coba lihat siapa yang bekerja. Masa orang-orang Sorong tidak bisa jadi kontraktor di situ? Semua bawa dari Jakarta. Jadi uangnya balik lagi ke Jakarta. Terus manfaatnya apa di situ?” tanya dia.

Sebelumnya Ronisel Mambrasar, anak muda Papua yang tergabung dalam Aliansi Jaga Alam Raja Ampat mengatakan bahwa Raja Ampat sedang dalam bahaya karena eksploitasi nikel.

“Raja Ampat sedang dalam bahaya karena kehadiran tambang nikel di beberapa pulau, termasuk di kampung saya di Manyaifun dan Pulau Batang Pele. Tambang nikel mengancam kehidupan kami. Bukan cuma akan merusak laut yang selama ini menghidupi kami, tambang nikel juga mengubah kehidupan masyarakat yang sebelumnya harmonis menjadi berkonflik,” kata dia seperti dimuat dalam situs greenpeace Indonesia.

Kerusakan Lingkungan

Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari mengingatkan pemerintah dan perusahaan tambang dapat bekerja sama untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan tambang.

Dia menilai, jangan hanya menggunakan dalih Hilirisasi untuk mengabaikan nilai-nilai keberlanjutan lingkungan.

Hal itu disampaikan Ratna merespons atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat.

“Kerusakan alam yang terjadi dapat mengurangi potensi ekonomi jangka panjang, seperti sektor pariwisata perikanan, bahkan berkontribusi besar untuk kerusakan ekosistem yang mengancam keberlangsungan seluruh makhluk hidup di dalamnya," kata Ratna kepada wartawan, Minggu (8/6/2025).

Legislator asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyoroti pentingnya melibatkan akademisi dalam evaluasi dampak lingkungan dari investasi industri ekstraktif.

“Pemerintah perlu melibatkan pakar dan akademisi untuk menghitung secara cermat dampak ekologis yang ditimbulkan, ada banyak pakar green economy di Indonesia. Tentu akan sangat rugi pemerintah kalo membuat perencanaan tanpa melibatkan para ekspertis ini,”terangnya.

Di sisi lain, Ratna juga mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan akibat pertambangan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih besar. 

Maka dari itu, Ratna berencana mengunjungi lokasi tambang dan bertemu dengan pihak perusahaan penambang untuk memastikan operasional mereka tidak merusak lingkungan dan berdampak negatif pada masyarakat sekitar.

“Saya akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa perusahaan tambang mematuhi regulasi lingkungan dan tidak merugikan masyarakat, kalau hal tersebut terbukti dilanggar tentu kami akan meminta pihak berwenang segera menutup operasi kegiatan pertambangan tersebut,” tegasnya.

Respons Mabes TNI Dituding Dibackingi Oknum TNI-Polri

 Banyaknya tambang ilegal di Papua jadi perbincangan hangat.

Tak kalah jadi sorotan terkait dugaan tambang-tambang ilegal tersebut dibackingi oknum pejabat dari pemerintah hingga TNI-Polri.

Bahkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas membeberkan hal tersebut.

Bagaimana respons Markas Besar TNI ?

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan agar melaporkan hal tersebut ke Polisi Militer setempat bila ada data dan bukti keterlibatan prajurit TNI yang membekingi atau terlibat tambang ilegal di sana.

Baca juga: Nasib Timnas Italia Usai Dipermalukan Norwegia 0-3, Pelatih Luciano Spalletti Diganti

Dengan demikian, lanjut dia, oknum prajurit tersebut bisa diproses hukum sesuai peraturan yang berlaku.

"Jika memang ada data dan bukti tentang keterlibatan prajurit yang membekingi atau terlibat dalam tambang ilegal untuk melaporkan ke Polisi Militer di wilayah itu sehingga dapat diproses hukum sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku," kata Kristomei saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (8/6/2025).

Tambang Ilegal Masih Beroperasi

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Papua Yan Mandenas menyebut, banyak tambang ilegal di Papua dibeking oknum pemerintah dan TNI-Polri.

Mandenas mengaku, menerima informasi tersebut dari laporan masyarakat, yang menyampaikan tambang-tambang ilegal di Bumi Cenderawasih masih beroperasi.

Baca juga: Portugal Juara UEFA Nations League, Cristiano Ronaldo Ikut Bobol Gawang Spanyol

“Termasuk tambang emas di Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nabire, Waropen, dan beberapa kabupaten lain di Papua," kata dia dalam keterangannya pada Minggu (8/6/2025).

Dia juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) segera menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tambang di Papua.

Selain itu, Mandenas juga meminta pemerintah berhati-hati menerbitkan izin tambang.

Menurutnya kasus tambang di wilayah Raja Ampat yang saat ini menjadi sorotan bisa menjadi pintu masuk untuk memeriksa semua izin tambang di Papua. 

“Masalah ini membuka mata kita bahwa banyak sekali tambang di Papua yang menyalahi aturan pemerintah, namun tetap diberikan rekomendasi untuk beroperasi,” ujar Politikus Partai Gerindra itu.

Dia juga menduga perusahaan tambang nikel di Raja Ampat mendapat beking dari pejabat setempat.

Baca juga: Nasib Timnas Italia Usai Dipermalukan Norwegia 0-3, Pelatih Luciano Spalletti Diganti

Selain itu, oknum pejabat di kementerian yang mengurus tambang juga diduga terlibat. 

"Tentunya ada campur tangan oknum pejabat di kementerian terkait. Juga, ada proses yang tidak prosedural baik administrasi izin usaha pertambangan nikel," pungkas Mandenas.

Baca juga: Nasib Timnas Italia Usai Dipermalukan Norwegia 0-3, Pelatih Luciano Spalletti Diganti

Baca juga: Ivar Jenner Absen di Laga Jepang vs Indonesia, Kluivert Dipusingkan Banyak Pemain Kena Kartu Kuning

(*/TRIBUN-MEDAN).

Sumber:Tribunnews.com/ TribunSolo.com

Baca juga: Selain Indonesia, Daftar Tim Lolos Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026,China dan Bahrain Tersingkir

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan