DITERIAKI PENIPU, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Kabur Lewat Pintu Belakang Bandara DEO Sorong Papua

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebelumnya telah menjatuhkan sanksi kepada empat perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, yakni PT Gag Nikel, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama dan PT Mulia Raymond Perkasa.

Baca juga: MENTERI Lingkungan Hidup Sebut Aktivitas Tambang Nikel di Raja Ampat Resmi dan Legal: Diperbolehkan

Baca juga: KEBIJAKAN Megawati soal Outsourcing dan Tambang Diungkit setelah Sebut Rakyat Jadi Budak Jika. . .

Hentikan Sementara Tambang Nikel

Sebelumnya, Bahlil sudah menghentikan sementara kegiatan operasi PT Gag Nikel di Pulau Gag.

Penghentian sementara dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.

Menurut Bahlil, PT Gag Nikel adalah satu-satunya perusahaan yang saat ini berproduksi di wilayah tersebut.

Kontrak karya (KK) perusahaan anak usaha PT Antam Tbk itu terbit pada 2017 dan mulai beroperasi setahun kemudian setelah mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Untuk memastikan seluruh prosedur dipatuhi, tim inspeksi Kementerian ESDM telah diturunkan ke lapangan.

"Izin pertambangan di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada lima. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu, yaitu PT GAG," kata Bahlil di Jakarta, Kamis (5/6/2025), dikutip dari siaran pers.

Bahlil menyebut lokasi tambang tersebut tidak berada di destinasi pariwisata di Piaynemo, Raja Ampat, tetapi berada kurang lebih 30-40 kilometer  dari destinasi wisata.

Baca juga: TERUNGKAP Kontrak Karya Tambang Nikel Raja Ampat Diteken Tahun 1998: Mengesampingkan Hukum Lain

Baca juga: KILAH Bahlil Sebut Tambang Nikel Raja Ampat Jaraknya 30-40 KM dari Daerah Pariwisata

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerjunkan tim polisi khusus (polsus), untuk mengecek keberadaan tambang nikel di Raja Ampat.

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan KKP tengah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani hal tersebut.

"Tadi Pak Menteri sudah sampaikan akan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani tersebut. Tapi kami juga sudah menurunkan tim ke sana dari polsus kita jadi tunggu nanti setelah pemeriksaan dari kami juga," kata Pung di Kementerian KKP, Kamis, (5/6/2025).

Pung enggan menjelaskan lebih rinci menyoal ekosistem laut yang berada di wilayah tersebut. Sebab, KKP masih menunggu hasil daripada tim Polsus KKP tersebut.

"Ya sebetulnya kalau di pesisir nya sih enggak (terancam) itu kan agak di atasnya, tim Kamis sudah turun hanya memang belum tuntas belum selesai sampai finish. Jadi kami tunggu nanti tim kami kembali bisa kita sampaikan," ungkapnya.

Baca juga: RAMAI Tambang Nikel Rusak Alam Indah Raja Ampat, Ini Kilas Balik Jejak Kebijakan Tambang

Baca juga: INI 4 Pemilik Tambang Nikel di Raja Ampat yang Kini Jadi Sorotan, Aktivis Temukan Kerusakan Alam

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News