Breaking News

Siantar Terkini

Kemendagri Ungkap Realisasi Serapan Pendapatan Pemko Pematangsiantar hanya 10,54 Persen

Realisasi serapan pendapatan Pemko Pematangsiantar cuma 10,54 persen. Hal ini berdasarkan data Kemendagri per 7 Mei 2025.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
REALISASI PENDAPATAN TERENDAH: Sekda Kota Pematangsiantar, Junaedi Sitanggang menyebut bahwa kendala SIPD jadi penyebab pendapatan Pemko Pematangsiantar rendah, Kamis (15/5/2025) - TRIBUN-MEDAN - ALIJA MAGHRIBI 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Realisasi serapan pendapatan Pemko Pematangsiantar cuma 10,54 persen. Hal ini berdasarkan data Kemendagri per 7 Mei 2025 yang menempatkan Kota Pematangsiantar ke dalam daftar 10 kota dengan serapan pendapatan terendah di Indonesia. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi A Sitanggang yang ditemui di Kantor DPRD Pematangsiantar pada Kamis (15/5/2025) mengatakan faktor utama penyebab rendahnya realisasi APBD Kota Pematangsiantar lantaran pergeseran program strategis dalam efisiensi anggaran.

Oleh sebab itu, kata Junaedi, pergeseran ini mengakibatkan proses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak bergerak. SIP sendiri merupakan platform digital yang digunakan pemerintah daerah untuk mengelola informasi pembangunan, keuangan, dan informasi pemerintahan daerah lainnya secara terpadu. 

SIPD dibuat untuk menyatukan data perencanaan, keuangan, dan pelaporan daerah di seluruh Indonesia, serta memastikan sinkronisasi indikator prioritas nasional dan program kerja daerah.

"Kemarin kita efisiensi yang memicu stagnannya proses SIPD, karena itu perubahan APBD, buku rekening, ada tambah-kurangnya anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," ucap Junaedi. 

Dia menyebut, sejumlah anggaran yang mengalami efisiensi telah dipindahkan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

"Artinya kan enggak bisa berproses anggaran itu saat SIPD dibuka," ujarnya.

Ketua TAPD Pematangsiantar itu tak menampik jika mengalami juga mengalami keterlambatan dalam belanja modal. 

"Nanti belanja rutin yang kita lakukan juga ada kendala. Memang itulah salah satu kendalanya yaitu efisensi karena berkutat diproses SIPD. Sebulan ini kita pasti kejar kembali," kata Junaedi mengakhiri.

Sebagaimana diketahui, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi daerah-daerah yang realisasi APBD-nya masuk dalam kategori tertinggi. Eks Kapolri itu juga memberikan catatan kepada daerah yang realisasi APBD-nya masih berada dalam kategori terendah.

(alj/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved