TKD Dipotong Rp 190 Miliar, Wali Kota Wesly Silalahi Hadiri Undangan Gubernur Sumut Bobby Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menghadiri Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Kota Medan, Senin (24/11/2025). Sejumlah hal dibahas termasuk berkurangnya Dana Transfer pusat Ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 mendatang. 

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution membantu  kabupaten/kota memanfaatkan pendanaan alternatif non-APBD untuk pembangunan. Sebab langkah tersebut dinilai sebagai strategi penting agar pembangunan di Sumut tetap berjalan meskipun terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) di tahun 2026.

"TKD tahun depan untuk pemerintah daerah di Provinsi Sumut mencapai sekitar Rp 4,7 triliun, terdiri dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 3,2 triliun," kata Bobby.

"Jika dibandingkan tahun 2025, DBH turun hingga 59 persen, sementara DAU turun sekitar 12 % ," sambung Bobby. 

Situasi tersebut mendorong pemerintah daerah mencari sumber pendanaan alternatif. Saat ini, skema pembiayaan paling banyak digunakan yaitu melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), yang merupakan dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan.

“Mungkin bisa kita bantu untuk pembayaran bunganya, apakah nanti setengah-setengah atau berapa persen, jadi BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) tidak bulat langsung ke daerah,” ujar Bobby.

Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI Faaris Pranawa menjelaskan, ada enam provinsi di Pulau Sumatera yang menjadi debitur aktif PT SMI, termasuk Sumut. 

Total nilai proyek pembiayaan publik di Pulau Sumatera mencapai Rp 2,76 triliun. Sementara itu, di Sumut terdapat enam kabupaten/kota yang menjadi debitur dengan total komitmen sekitar Rp 956,2 miliar.

“Pembangunan jalan menjadi proyek yang paling dominan dalam pemanfaatan pembiayaan PT SMI di Sumut, dan ini merupakan proyek yang sangat penting untuk pembangunan daerah,” ungkap Faaris.

Sosialisasi dihadiri oleh bupati/wali kota se-Sumut, Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana, Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, para Kepala BKAD, serta Kepala Bappelitbang/Bappeda kabupaten/kota se-Sumut.  

TKD ke Pemko Pematangsiantar Dipotong 190 Miliar

Terkait Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar, Johannes Sihombing yang ikut mendampingi Wali Kota Wesly Silalahi menyebut bahwa Pemko Pematangsiantar diperkirakan akan mengalami pemotong TKD sebesar Rp 190 miliar. 

"Setelah pertemuan ini, kita dari pemerintah daerah merasa cukup paham terkait dengan teknis kebutuhan anggaran pasca-pemotongan TKD nantinya. Seperti apa nanti langkah Pemko Pematangsiantar untuk mencari sumber pendanaan lainnya, itu yang akan kita rapatkan bersama," pungkas Johannes. 

Kebutuhan anggaran Pemko Pematangsiantar yang dianggap mendesak dan strategis nantinya akan dikoordinasikan masing-masing ke PT SMI. 

"Jadi nanti bisa aja Pemko Pematangsiantar mengajukan pinjaman ke PT SMI. Nanti teknisnya dari pihak BPKPD yang tahu kebutuhannya," pungkas Johannes. 

(alj/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan