Kompolnas Minta Gubsu Antisipasi Tawuran di Belawan, Ini Respon Bobby Nasution

Anam mengatakan Kompolnas memuji langkah Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto yang sudah menonaktifkan jabatan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Oloan Siahaan, setelah meminta persetujuan Mabes Polri.

Menurutnya, penonaktifan ini memiliki manfaat yang besar karena mempermudah Kompolnas dan lembaga lain melakukan investigasi.

Sebab, jika tidak dinonaktifkan, dikhawatirkan bisa menggangu.

Selain itu, yang membuatnya memuji Kapolda, karena memerintahkan seluruh jajarannya yang ikut serta mengusut penembakan harus terbuka kepada Kompolnas.

Dengan demikian, ketika Kompolnas meminta data, akan mudah karena sudah mendapat pesan ataupun perintah langsung.

"Menurut saya itu satu langkah yang positif jaminan bahwa memang proses ini diharapkan memang ada akuntabilitas dan transparansinya." ucapnya.
Sebelum terbang ke Sumatera Utara untuk investigasi kematian remaja yang diduga tertembak peluru 

Kapolres Pelabuhan Belawan, Kompolnas sudah melakukan riset permasalahan di wilayah Belawan yang dikenal zona merahnya Kota Medan.

Ia menilai, tawuran antar remaja di wilayah Polres Belawan yang terus terjadi merupakan permasalahan sosial.

Artinya, bukan hanya Polisi yang harus bekerja menuntaskannya.

Peran Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas diminta berperan karena tawuran permasalahan sosial, yang kemudian masuk ranah pidana.

Ketika sudah berlangsung la Polisi mulai bergerak, membubarkan, bahkan menangkap.

Namun pemerintah daerah juga harus berperan bagaimana permasalahan sosial tersebut bisa teratasi, bukan hanya mengandalkan Polisi.

Kedepannya, Kompolnas berharap bisa bertemu dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas untuk menyelesaikan permasalahan di Belawan.

"Saya bilang begini, kalau soal problem sosial, eh polisi punya batasan, punya kewenangan dan sebagainya. Memang dalam konteks problem sosial, polisi bisa hadir disitu di ujung ketika ada kekerasan, ada ancaman terhadap masyarakat, ketertiban masyarakat. Tapi menyelesaikan ini ya enggak cukup polisi, harus bareng-bareng,"kata Choirul Anam.

"Nah, itu sebenarnya tugasnya Pemprov, Pak Wali Kota atau Bupati atau bahkan juga pemerintah secara keseluruhan," jelasnya.

(Cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan