Salah satunya ke yayasan mantan Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, yang menerima sekitar Rp 45 miliar bantuan dari dana hibah tersebut.

Yayasan tersebut yakni Perguruan Al-Ruzhan milik Uu yang berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

Kepala Biro Kesra Setda Jabar Andrie Kustria Wardana mengatakan, lembaga pendidikan tersebut telah menerima bantuan hibah dari tahun 2020-2024.

"Terafiliasi, saudara-saudaranya (Uu Ruzhanul)," katanya dikutip dari Kompas.com, Selasa (29/4/2025).

Besaran bantuan hibah

Di tahun 2020, SMKS Al-Ruzhan Tasikmalaya mendapat bantuan hibah dari Dinas Pendidikan Jabar sebesar Rp59.400.000 dan SMK Al-Ruz'han Manonjaya sebesar Rp600 juta.

Kemudian, pada tahun 2021 nilainya meningkat tajam menjadi Rp10 miliar dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Jabar yang diperuntukkan untuk Pembangunan Gedung STAI AlRuzhan sebesar Rp 9.999.980.104,30.

Dana tersebut terbagi atas biaya kontruksi fisik Rp 9.325.280.104,30; biaya perencanaan Rp 178.700.000, biaya pengawasan Rp. 300.000.000, dan Biaya umum Rp 196.000.000.

Lalu pada Tahun 2022 dan 2023 dana hibah dari Biro Kesra Setda Jabar mengalir ke STAI Al-Ruzhan sebesar Rp30 milyar dan Pondok Pesantren Al-Ruzhan sebesar Rp2,5 milyar.

Kepala Biro Kesra Setda Jabar Andrie Kustria Wardana menyebutkan, dana Rp 30 miliar itu digunakan untuk Persiapan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat Gedung Perkuliahan sebesar Rp 5.439.999.000.

Lalu Pekerjaan Struktur pembangunan Gedung Rektorat & Gedung Perkuliahan sebesar Rp 12.702.054.000, Pekerjaan Arsitektur pembangunan gedung rektorat & gedung perkuliahan Rp 8.978.546.000 dan Pekerjaan MEP (melanical elekteical plumbing sebesar Rp 2.879.401.000. 

Dia menambahkan, tahun 2024 SMK Al-Ruzhan mendapatkan dana hibah sebesar Rp2 milyar dari Dinas Pendidikan Jabar.

"Tahun Anggaran 2024 dianggarkan di Dinas pendiidkan sebesar Rp 2 miliar," pungkasnya.

Hanya 80 orang yang masih aktif mengikuti perkuliahan

STAI Al-Ruzhan yang berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, berdiri sejak 2021 dan telah memiliki empat angkatan, jumlah mahasiswa aktif di kampus ini tergolong rendah.

Dari total sekitar 100 mahasiswa terdaftar, hanya 80 orang yang masih aktif mengikuti perkuliahan.

Bahkan, pihak kampus mengakui bahwa hanya sembilan mahasiswa yang akan mengikuti wisuda tahun ini. 

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan STAI Al-Ruzhan, Willy Nugraha.

"Dulu sempat 100 lebih, cuma yang aktif sekarang mencapai 60-80 orang karena seleksi alam," ujarnya saat ditemui Kompas.com pada Selasa (29/4/2025).

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan perkuliahan tetap berlangsung meski tidak setiap hari. 

“Perkuliahan dilaksanakan pada Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu,” ungkap Willy.

Menurut Willy, keberadaan STAI Al-Ruzhan yang masih baru menjadi tantangan tersendiri.

Persaingan dengan kampus lain di sekitar wilayah Manonjaya seperti Ashofa dan STIES Budiman turut mempengaruhi jumlah pendaftar baru.

“Kita baru, jadi harus ekstra. Rivalitas antar kampus memang membuat perekrutan mahasiswa jadi tarik-menarik,” jelasnya. 

Pertama Hanya 9 Orang, Apa Penyebabnya?

STAI Al-Ruzhan berencana menggelar wisuda angkatan pertamanya tahun ini. Namun, jumlah mahasiswa yang akan diwisuda hanya sekitar sembilan orang.

“Wisuda tahun sekarang angkatan pertama sedikit, tapi prosesi kelulusan digabung dengan angkatan kedua tahun depan,” ujar Willy.

Ia menyebut bahwa tantangan utama adalah minimnya fasilitas dan masih dalam tahap pemenuhan kelengkapan administrasi. 

Selain itu, pihak kampus juga sedang menghadapi isu polemik dana hibah yang ramai di media sosial.

Kendati demikian, Willy menegaskan bahwa pihaknya memilih fokus terhadap kegiatan akademik.

“Kita fokus belajar saja, meskipun ramai di luar sana tentang STAI Al-Ruzhan,” tegasnya. 

Dari Mana Sumber Dana Hibah STAI Al-Ruzhan?

Isu tentang dana hibah menjadi perhatian setelah diketahui bahwa STAI Al-Ruzhan menerima dana hingga Rp 30 miliar pada tahun 2023.

Bahkan, sejak 2020 hingga 2024, total bantuan yang diterima berbagai lembaga di bawah naungan Yayasan Al-Ruzhan mencapai lebih dari Rp 45 miliar.

Dana tersebut bersumber dari berbagai instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, serta Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar.

Pada tahun 2021, dana sebesar hampir Rp 10 miliar diberikan untuk pembangunan gedung STAI Al-Ruzhan.

Rinciannya meliputi biaya konstruksi fisik, perencanaan, pengawasan, hingga biaya umum.

Selanjutnya, pada 2022 dan 2023, STAI Al-Ruzhan kembali menerima hibah Rp 30 miliar dari Biro Kesra Setda Jabar untuk pembangunan gedung rektorat dan gedung perkuliahan. 

Siapa di Balik Yayasan Al-Ruzhan?

Dugaan keterkaitan politik turut mencuat karena yayasan yang menaungi STAI Al-Ruzhan disebut memiliki hubungan dengan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.

“Terafiliasi, saudara-saudaranya (Uu Ruzhanul),” ucap Kepala Biro Kesra Setda Jabar, Andrie Kustria Wardana, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (28/4/2025).

Kondisi ini kemudian mendorong Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan penyaluran dana hibah, terutama untuk lembaga pendidikan berbasis pesantren.

Ia menilai bahwa selama ini distribusi bantuan cenderung tidak merata dan lebih banyak menyasar yayasan yang memiliki akses politik. “Banyak yayasan kecil yang tidak tersentuh,” katanya. 

Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan akan melakukan audit investigatif terhadap penyaluran dana hibah kepada yayasan pendidikan.

Langkah ini didukung oleh sejumlah ormas keagamaan seperti NU dan Persis Jabar yang turut mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

2. Dedi Mulyadi tak Ambil Pusing dengan Ultimatum Ormas GRIB Jaya

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga tak ingin ambil pusing dengan ultimatum yang diberikan organisasi masyarakat (Ormas) Grib Jaya.

Dedi Mulyadi mengatakan, peringatan yang dikeluarkan juru bicara Ketua Umum sekaligus Kepala Bidang Komunikasi Publik DPP GRIB Jaya, Razman Nasution yang meminta agar dirinya tak usil kepada ormas, merupakan hal biasa.

"Oh itu, biasa lah kita ini pemerintah menjalankan tugas untuk menjaga investasi berjalan dengan baik. Rakyat bisa bekerja, rakyat bisa sejahtera," ujar Dedi, Selasa (29/4/2025).

Sehingga bentuk ancaman apapun termasuk dari GRIB Jaya, kata dia, tidak akan memengaruhinya bila menyangkut kepentingan masyarakat. "Tugas saya itu, saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun. Kalau itu mengganggu kinerja saya," ucapnya.

Dedi juga menegaskan, dirinya bukan tipikal pemimpin yang antikritik.

Apalagi tujuan kritiknya untuk masyarakat Jawa Barat. "Saya akan mendengarkan kritik siapapun, kalau itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat," katanya.

3. Bertolak Belakang dengan Abdul Mu’ti

Sorotan lainnya, Gubernur Dedi Mulyadi bertolak belakang dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti turut terkait kebijakan wisuda di sekolah-sekolah.

Abdul Mu’ti menyatakan sekolah boleh menggelar wisuda asal tidak memberatkan orang tua siswa.

Pernyataan Mu'ti tersebut merespons larangan wisuda untuk anak TK–SMA di Jawa Barat.

Pelarangan itu sebelumnya disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sebuah video yang menampilkan perdebatan antara Dedi Mulyadi dengan seorang anak perempuan yang meminta agar wisuda dan perpisahan tidak dilarang.

Dedi menyatakan dia tidak akan mengubah keputusannya mengenai pelarangan wisuda dan kegiatan perpisahan di luar sekolah.

“Sudah jelas TK, SD, SMP, SMA tidak boleh ada wisuda, sudah. Kenaikan kelas, kenaikan kelas. Kelulusan, kelulusan,” kata dia.

Dedi mengatakan bahwa bagi orang miskin, uang untuk wisuda akan lebih bermanfaat jika digunakan hal lain.

Dedi juga menyebut jika menyadari kemampuan ekonomi rendah maka sebaiknya hidup prihatin.

"Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif, pengembangan diri. Lah, ini orang enggak punya, tinggal di bantaran sungai," katanya.

Ia menambahkan, banyak orang tua yang menyambut baik kebijakan penghapusan wisuda untuk anak sekolah.

"Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus," kata Dedi pada Aura, anak perempuan yang berdebat dengan Dedi.

Terkait hal itu, Mu’ti mengatakan sesungguhnya tidak ada yang salah dari penyelenggaraan wisuda di sekolah. 

Namun, dia menekankan wisuda boleh diselenggarakan asal penyelenggaraannya tidak berlebih-lebihan.

“Sepanjang itu tidak memberatkan dan itu juga atas persetujuan orang tua dan murid, masa tidak boleh?” kata Mu’ti kepada awak media usai Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 di PPSDM Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat, Selasa (29/4/2025).

Dia juga menyebut penyelenggaraan wisuda merupakan simbol dari kegembiraan, syukur serta momen agar mendekatkan orang tua dengan sekolah.

Menurut Mu’ti, kebijakan wisuda semestinya dikembalikan ke sekolah masing-masing dengan catatan dalam batas yang wajar yang telah disebutkan tadi.

“Prinsipnya itu wisuda itu jangan berlebih-lebihan dan jangan juga dipaksakan,”pungkasnya.

Viral di media sosial

Sebelumnya, sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan seorang remaja perempuan dari Kabupaten Bekasi melayangkan kritikan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Kritikan tersebut berkaitan dengan penghapusan kegiatan wisuda dan penggusuran rumah di bantaran kali yang baru-baru ini digencarkan Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi merespons kritikan tersebut dengan mengundang remaja itu untuk berdiskusi mengenai kebijakannya. 

Remaja perempuan itu menjelaskan alasannya mengkritik kebijakan Gubernur terkait penghapusan wisuda di sekolah.

Di sisi lain, remaja itu mengatakan perlu ada kegiatan perpisahan sebagai kenang-kenangan di masa sekolah.

Dedi Mulyadi kemudian mempertanyakan keberadaan wisuda di jenjang pendidikan yang lebih rendah.

"Di negara mana yang TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda di negara mana tuh? Hanya di Indonesia," ucap Dedi Mulyadi, dikutip dari kanal Youtube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel, Selasa (29/4/2025).

Ia menjelaskan, wisuda seharusnya hanya diperuntukkan bagi mereka yang menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

Dedi juga menyoroti beban biaya yang ditanggung orang tua.

"Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah, di kita anak TK wisuda biaya gak? (Ada) biaya. Punya rumah enggak yang ikut wisuda TK itu? Enggak. Pake bantaran sungai ya, kan?" ucap Dedi lagi. 

Dalam diskusi itu, Dedi menegaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan rakyat Jawa Barat, khususnya orang tua yang tengah mengupayakan pendidikan  untuk anak-anaknya.

"Saya tanya, gubernur melakukan itu untuk siapa?" tanyanya kembali.

"Rakyat semua," jawab remaja tersebut.

"Orangtua," imbuh Dedi.

Di sisi lain, Dedi berpendapat bahwa kenangan tidak hanya terbangun saat kegiatan perpisahan, melainkan selama proses belajar.

"Kenangan indah itu saat proses belajar selama tiga tahun," katanya.

Namun, remaja tersebut tetap bersikeras bahwa perpisahan adalah momen penting lantaran mereka belum tentu saling berinteraksi setelah lulus.

"Engga juga sih Pak. Saya merasa sudah lulus, kalau engga ada perpisahan, kita tuh engga bisa kumpul bareng atau ngerasain interaksi terakhir bersama teman-teman," jelasnya. 

Dedi Mulyadi menanggapi dengan menyarankan agar remaja tersebut mengadakan perpisahan secara mandiri tanpa melibatkan sekolah.

"Ya sudah, perpisahan sendiri saja. Enggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul bersama teman-teman, bikin perpisahan sendiri sok saja, tapi jangan melibatkan sekolah," tuturnya.

Di sisi lain, Dedi juga menyanggah kritik remaja yang berkeberatan rumahnya digusur.

Menurut Dedi, apa yang dilakukan warga di bantaran sungai itu sudah melanggar aturan.

"Kenapa saya melakukan ini? Kalau saya tidak melakukan ini, banjir parah lagi. Gubernur yang disalahin. Sekarang kan sudah agak lumayan," ucap Dedi.

Dedi juga menekankan kesiapan dirinya untuk menerima kritik dan berdiskusi lebih lanjut mengenai kebijakan yang diambil. Ia juga menyalurkan bantuan kepada mereka yang rumahnya digusur. 

4. Dijuluki "Gubernur Konten"

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyapa Dedi Mulyadi sebagai 'Gubernur Konten".

Hal tersebut disampaikan Rudy Mas'ud saat menghadiri rapat antara sejumlah gubernur dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

"Yang saya hormati Bu Wamendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, Gubernur Konten. Mantap nih Kang Dedi. Dan seluruh pejabat eselon I Kemendagri yang hadir. Bupati, wali kota via Zoom," ujar Rudy Mas'ud.

Lalu, Rudy Mas'ud melanjutkan pemaparan dari hasil kerjanya sebagai Gubernur Kaltim selama ini. 

Setelah itu, giliran Dedi Mulyadi yang berbicara.

Di akhir pemaparannya, tiba-tiba Dedi merespons Rudy Mas'ud.

Menurut Dedi, meskipun dirinya sering mengonten, tetapi kegiatannya itu ternyata berdampak pada belanja rutin iklan.

"Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur Konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan," ujar Dedi.

Dedi mengatakan, Pemprov Jabar biasanya mengeluarkan uang Rp 50 miliar untuk iklan. 

Namun, karena kontennya viral terus, Dedi Mulyadi bisa menghemat biaya iklan menjadi hanya Rp 3 miliar saja.

"Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar. Sekarang cukup Rp 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih," imbuh dia.

(*/Tribun-medan.com)

Artikel ini diolah dari Kompas.com dari yang berjudul: "Disebut "Gubernur Konten", Dedi Mulyadi: Viral Terus, Belanja Iklan dari Rp 50 M Jadi Rp 3 M Saja": https://nasional.kompas.com/read/2025/04/29/15290891/disebut-gubernur-konten-dedi-mulyadi-viral-terus-belanja-iklan-dari-rp-50-m.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dana Hibah Pesantren Dihapus, Dedi Mulyadi: Banyak Yayasan Bodong Terima Hibah": https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/04/25/103558888/dana-hibah-pesantren-dihapus-dedi-mulyadi-banyak-yayasan-bodong.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bongkar-bongkaran Dana Hibah, Yayasan Eks Wagub Jabar Dapat Rp 45 M",: https://bandung.kompas.com/read/2025/04/28/204528178/bongkar-bongkaran-dana-hibah-yayasan-eks-wagub-jabar-dapat-rp-45-m.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dedi Mulyadi Berdebat dengan Remaja Soal Larangan Wisuda dan Penggusuran di Bantaran": https://megapolitan.kompas.com/read/2025/04/27/10135521/dedi-mulyadi-berdebat-dengan-remaja-soal-larangan-wisuda-dan-penggusuran?page=all#page2.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Grib Jaya Ultimatum KDM untuk Tak Usil pada Ormas, Dedi Mulyadi Enggan Ambil Pusing: Itu Biasa Lah, https://jabar.tribunnews.com/2025/04/29/grib-jaya-ultimatum-kdm-untuk-tak-usil-pada-ormas-dedi-mulyadi-enggan-ambil-pusing-itu-biasa-lah

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan