Berita Viral

FAKTA Gubernur KDM: Hapus Dana Hibah Ponpes, Seteru dengan Ormas GRIB Jaya, hingga Larang Study Tour

Dedi Mulyadi menghapuskan dana hibah untuk pondok pesantren dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Editor: AbdiTumanggor
tribunJabar.id/Dian Herdiansyah
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak ambil pusing soal ultimatum Ormas GRIB Jaya. 

Selain itu, bantuan keuangan ke sejumlah instansi vertikal juga tidak mengalami pengurangan.

Seperti:

- Polda Jabar: Rp44,963 miliar

- Pangkalan TNI AL Bandung: Rp16,5 miliar

- Kodam III/Siliwangi: Rp54 miliar

Berdasarkan Skala Prioritas Pembangunan

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman menyatakan bahwa kebijakan ini diambil berdasarkan skala prioritas pembangunan.

"Ini kan masalah skala prioritas saja, hanya masalah waktu, persoalan lainnya tentu tetap kami perhatikan," katanya.

Menurut Herman, anggaran senilai Rp5,1 triliun telah dialokasikan untuk sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pangan, dan kesejahteraan masyarakat.

Alasan Penghapusan ke Ponpes?

Kebijakan Dedi Mulyadi yang melakukan penilaian ulang terhadap penyaluran dana bantuan hibah ke pesantren dengan pertimbangan agar distribusi bantuan tersebut dapat lebih merata dan tepat sasaran.

Ia menilai, terjadi penyimpanan penyaluran dana bantuan tersebut, dan cenderung diberikan kepada yayasan yang memiliki akses ke partai politik maupun tokoh politik.

Sedangkan yayasan pesantren yang relatif kecil tidak tersentuh bantuan tersebut. 

Dari data yang diperoleh dari Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar, dugaan tersebut memang terhubung dengan yayasan yang memiliki akses politik. 

Yayasan Mantan Wagub Jabar Jadi Sorotan, Terima Rp 45 Miliar

Sumber: Kompas.com
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved