Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Sumatera Utara

Oleh: Dr. Aryanto Tinambunan, M.Si

PROVINSI Sumatera Utara (Sumut) dengan karakteristik ekonomi yang beragam mulai dari pertanian, perdagangan, hingga industri, menempatkan dirinya sebagai salah satu pilar ekonomi nasional di Indonesia bagian barat.

Namun, menjaga stabilitas makro ekonomi di daerah yang sangat kompleks ini bukan perkara mudah.

Data terbaru makro ekonomi Sumatera Utara memberikan sinyal yang beragam, dan penting untuk ditinjau secara strategis agar masyarakat menikmati kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pertama-tama, kita tinjau aspek perdagangan internasional Sumatera Utara. Berdasarkan data periode Januari 2025 (BPS), nilai ekspor provinsi ini tercatat mencapai 919,5 juta USD, sementara impor sebesar 467,71 juta USD.

Neraca perdagangan positif sebesar 451,79 juta USD ini menunjukkan surplus yang menjanjikan. Ini adalah kondisi yang baik, namun sekaligus mengingatkan kita bahwa perekonomian Sumut masih sangat tergantung pada dinamika global, terutama harga komoditas dan permintaan internasional.

Stabilitas ekonomi harus dijaga dengan mendorong diversifikasi produk ekspor serta memperkuat industri hilirisasi agar tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dunia.

Kedua, kondisi ketenagakerjaan Sumatera Utara yang digambarkan oleh tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,6 persen (BPS, Agustus 2024) menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan.

Upaya pemerintah pusat dalam penguatan investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui program pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK), infrastruktur strategis seperti jalan tol, jalan provinsi, pelabuhan dan fasilitas logistik modern harus terus didorong agar lapangan kerja yang tersedia semakin luas.

Pemerintah daerah juga harus proaktif menyediakan program-program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri lokal maupun global.

Faggian et al. (2018) dalam penelitian tentang ketahanan ekonomi regional di Italia menemukan bahwa kemampuan suatu wilayah untuk menjaga stabilitas ekonomi sangat tergantung pada fleksibilitas struktur pasar tenaga kerja, diversifikasi sektor ekonomi dan sinergi kebijakan antar pemerintah daerah.

Indikator lain yang menjadi perhatian adalah angka kemiskinan yang mencapai lebih dari 1 juta jiwa, tepatnya 1.110.920 jiwa (BPS, September 2024).

Dengan populasi mencapai hampir 15,8 juta jiwa (2025), tantangan untuk mengentaskan kemiskinan masih besar. Ini memerlukan intervensi aktif pemerintah daerah dengan dukungan penuh pemerintah pusat melalui kebijakan perlindungan sosial dan subsidi tepat sasaran yang dibarengi dengan peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi yang lebih baik.

Selanjutnya, indikator Inflasi Sumatera Utara tercatat deflasi sebesar 0,63 persen pada Februari 2025. Secara umum, deflasi yang terkendali merupakan hal positif bagi daya beli masyarakat. Namun, perlu diperhatikan agar kondisi ini tidak berkepanjangan sehingga mengindikasikan pelemahan daya beli atau kelesuan permintaan domestik.

Kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga inflasi melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus diperkuat, khususnya dengan menjaga stabilitas harga komoditas pangan utama, memastikan kelancaran distribusi barang, dan menjaga pasokan pasar tetap stabil.