Gejolak Instruksi Megawati Soal Retret, Pengamat Hukum Tata Negara dan Pemerintah Buka Suara

Dan ini dinamika politik tentu ada kebijakan internal PDIP yang jelas mengatur tentang apa yang sudah diputuskan Megawati berkaitan dengan himbauan yang berlaku bagi kader PDIP di seluruh Indonesia.

Termasuk kepala daerah yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara," jelasnya. 

"Komunikasi politik tentu saja terjadi, tetapi jika tidak ada titik temu antara pemerintah dengan PDIP, terkhusus Megawati maka itu perlu dihormati satu sama lainnya. Selama para pejabat dari kader PDIP tidak salah dalam melakukan aktivitas politik ,ekonomi dan memimpin daerah dimanapun berada, selama itu tidak melanggar hukum dan kewenangan yang ada maka secara umum aman-aman saja.

Tetapi jika ada satu saja pejabat yang melanggar aturan dan peraturan dalam kebijakannya maka secara otomatis hukum akan berbicara dan itu akan menciptakan reaksi politik, tergantung peran dan besar kecilnya indikasi hukumnya," jelas Rafriandi akademisi UISU. 

"Makanya perlu bijaksana menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi, asal jangan sebuah sandiwara yang membuat kita kecele atau tertipu," pungkasnya. 

Sebelumnya, diketahui isi surat Megawati yakni, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

Pada poin kedua, tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ditandatangani Ketua Umum, Megawati Soekarno Putri.

(Dyk/Tribun-Medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan