Jalan Menuju Ladang dan Hutan Adat Diblokir, KSPPM Beberkan Kerugian Masyarakat Adat Nagasaribu

"Yang pasti kekhawatiran menyelimuti mereka. Mereka sangat terintimidasi," terangnya.

Dengan demikian, pihak KSPPM berharap pemblokiran akses menggunakan portal tersebut segera dihentikan.

"Ada dua langkah yang mesti dilakukan, baik oleh gereja dan masyarakat. Yang pertama, target jangka pendek adalah pemblokiran dan keberadaan para sekuriti tersebut jangan ada lagi di sana," terangnya.

Hal lain yang mesti dilakukan adalah adanya revisi SK pengakuan masyarakat hukum adat oleh pihak pemerintah.

"Yang kedua, terkait polemik yang tengah dihadapi masyarakat dengan TPL adalah perlunya peran pemerintah soal revisi terhadap SK pengakuan masyarakat hukum adat yang telah terbit pada tahun 2022 tersebut," pungkasnya.

(cr3/tribun-medan.com)