Ketua DPRD Sumut Minta Sekolah dan Disdik Tanggungjawab soal Kelalaian Daftarkan Murid Jalur SNBP

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gejolak di dunia pendidikan bermunculan imbas kelalaian pihak sekolah dan Dinas Pendidikan di beberapa daerah.

Ratusan siswa demo ke sekolah imbas kelalaian pihak sekolah dan guru menginput data mereka ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa, Kamis (6/2/2025). 

Di Sumut, ratusan siswa SMK Negeri 10 Medan menggelar aksi protes terhadap guru-guru mereka yang lalai menginput data mereka ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Hal serupa juga didapat info dialami siswa MAN. 

Bobroknya kinerja akibat kelalaian guru itu, para siswa tidak bisa mendaftar kuliah lewat jalur tanpa tes, yakni Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. Para siswa pun protes memasang spanduk-spanduk. 

Merespon kondisi pendidikan di Sumut di atas, Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus mengatakan telah mendapatkan informasi terkait hal ini. Info diterimanya, sekitar kurang lebih 140 siswa kelas XII Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 10 gagal mendaftar di PTN melalui jalur SNBP. 

"Laporan yang kami terima hal ini disebabkan karena kelalaian pihak sekolah dalam mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa atau PDSS. Selain di Provinsi Sumatera Utara hal serupa ini terjadi juga di kalimantan barat dan Karawang," katanya. 

Tindak lanjutnya, Erni Ariyanti Sitorus akan memanggil Dinas Pendidikan Pemprov Sumut. Dan akan menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah dan Dinas Pendidikan 

"Kami perlu melakukan pendalaman lagi terkait kelalaian ini, kita akan meminta keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Sumut. Jika memang diperlukan kita akan meminta pertanggungjawaban pada kepala sekolah terkait. Selanjutnya untuk menyelesaikan persoalan ini, akan kita pikirkan bersama-sama bagaimana agar putra-putri kita dapat tetap melanjutkan pendidikannya," jelasnya. 

"Sebagai Ketua DPRD akan mendorong agar Dinas Pendidikan untuk segera menyelesaikan masalah ini. Sehingga tidak ada satu pun murid yang dirugikan," tegasnya.

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Dewi Fitriani mengatakan, dalam hal ini Komisi E juga sudah mendapat laporan dari orangtua murid dan berbagai pihak. Pihak sekolah SMK Negeri 10 akan segera dipanggil dimintai pertanggungjawaban. 

"Saya sudah minta ke Ketua Komisi E untuk segera dipanggil kepala sekolahnya dan ini bukan hanya SMKN 10 aja, ada namorambe juga dan kami masi menunggu laporan laporan lain sekolah mana saja yang pihaknya melakukan kelalaian. Insyaallah secepatnya kami RDP-kan," katanya. 

Sebelumnya, diberitakan Tribun-Medan.com, sejumlah Wali Murid kelas XII menggeruduk sekolah SMKN 10  jalan  Cik Ditiro Kota Medan. Kedatangan tersebut untuk menyampaikan tuntutan ke pihak sekolah karena anaknya tidak bisa masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).   
Seorang wali murid siswa kelas XII SMKN 10  Medan, Oktavia Situmorang berang, anaknya gagal masuk PTN via SNBP
Menurutnya, ekolah harus menyampaikan permohonan maaf serta menanggung biaya daftar seleksi tertulis PTN jalur SNBP hingga memberikan bimbel.

“Kita mintakan tanggung jawab itu, kalau anak-anak tidak bisa ikut SNBP berarti jalur testing (SNBT). Kalau testing itu memakai uang daftar, nah bagaimana dari pihak sekolah mau tidak memberikan biaya daftar untuk ikut testing?,” kata Octavia, Kamis (6/2/2025).

Menurutnya, selama ini siswa SMKN 10 tidak ada mengikuti persiapan bimbel untuk masuk PTN.

“Kedua memberikan tambahan seperti bimbel anak-anak ini secara anak anak ini SMK kejuruan selama ini tidak ada persiapan bimbel untuk masuk PTN,” sambungnya.