SUDAH Tempati Rumah 28 Tahun dan Rutin Bayar Pajak, 7 Warga Syok Tiba-Tiba Diklaim Milik Kemenkeu

Terlebih, lokasi tower yang dibangun ini berada di lahan yang termasuk kawasan hijau. Warga khawatir, nantinya jika dibangun tower di area tersebut, maka bisa menurunkan harga jual tanah sekitar akibat radiasi dan memungkinkan bencana seperti puting beliung. 

"Jika tanah ini dijual, pastinya harga akan hancur. Orang tidak akan mau membeli tanah yang dekat dengan tower," ucapnya saat dikonfirmasi pada Senin (6/1/2025).

Pembangunan tower yang diprotes oleh warga ini juga menimbulkan dugaan tidak beresnya dalam proses perizinan lingkungan.

Beberapa warga yang menolak pun telah mengklaim bahwa mereka telah diminta menandatangani surat kosong di balai desa tanpa penjelasan tujuan tanda tangan tersebut. 

Lebih lanjut, pihak warga juga sejatinya telah melaporkan surat-surat terkait penolakan sudah diserahkan ke berbagai instansi seperti DPRD, Satpol PP, Kominfo, PUPR, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Meskipun begitu, laporan warga belum juga direspon. 

"Sudah ada sekitar dua bulan ini warga mengirimkan surat permohonan hearing ke DPRD Jombang, itu sejak 21 November 2024. Sampai saat ini tidak ada tanggapan," katanya. 

Sebagai langkah berikutnya, warga mengaku akan menggugat pihak yang telah mengeluarkan izin. Terlebih izin pembangunan tower tersebut sudah dikeluarkan tanpa pertimbangan lingkungan.

"Pekerjaan saya lihat jalan terus meskipun warga sudah protes. Kami ingin pembangunan tower dihentikan," pungkasnya. 

(*/tribun-medan.com)