Massa Geruduk Kantor DPRD Toba, Franshendrik Tambunan : Bikin Surat Sebelum Aksi

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA- Setelah massa Aliansi Masyarakat Toba menyampaikan aspirasinya, Ketua DPRD Toba Franshenderik Tambunan menuturkan soal adanya pemberitahuan sebelum demo.

"Harusnya ada surat kalau mau demo," ujar Franshendrik Tambunan.

Ia jelaskan, kasus tersebut sedang ditangani Polres Toba. Sehingga ia meminta masyarakat bersabar menunggu proses hukum yang tengah berjalan.

"Sejauh pengetahuan saya, kasus ini tengah berjalan. Kita bersabar menunggu bagaimana penanganan kasus tersebut," sambungnya.

Soal adanya pemberitahuan aksi tersebut, pihak Intel Polres menyampaikan, pemberitahuan aksi itu disampaikan ke pihak kepolisian. Lalu, pihak kepolisian akan membuat tembusan soala adanya rencana aksi ke DPRD.

Soal adanya info keterlibatan anggota DPRD  dalam kasus tersebut, ia mengatakan bahwa hal tersebut adalah kewenangan kepolisian memeriksanya.

"Kalaupun ada keterlibatan anggota DPRD Toba dalam kasus tersebut, itu adalah kewenangan pihak Polres Toba untuk menanganinya. Ini kan masih proses penyidikan," terangnya.

Ia juga mengutarakan, demonstrasi ke Kantor DPRD semestinya harus didahului dengan adanya surat.

"Untuk RDP, dibuatkan dulu suratnya. Seharusnya, untu demi hari ini,  harus ada suratnya dulu. Tapi enggak apalah.

Selanjutnya, ia mneyoal kasus jagung yang kembali menjadi perbincangan masyarakat Toba.

"Kalau soal kasus bibit jagung, sejauh yang kita dapat informasi dari Sekda kab Toba sudah SP3 oleh Poldasu," jelasnya.

"Kalau memang ada bukti baru, kita akan RDP. Dibuatlah laporan. Kan ada proses. Kalau soal RDP, kita siap," pungkasnya.

Aliansi Masyarakat Toba serukan soal kasus dugaan penculikan Kadis PUTR Toba Sofian Sitorus di depan Kantor DPRD Toba, Kamis (30/1/2025). Dalam demonstran, orator sebut DPRD mesti selenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas soal kasus tersebut.

"Kami minta DPRD Toba lakukan RDP terkait kasus dugaan penculikan Kadis PUTR Toba Sofian Sitorus. Selain itu, ada sejumlah kasus yang belum tuntas dikerjakan," ujar Johan Pangaribuan selaku orator Aliansi Masyarakat Toba, Kamis (30/1/2025).

Ia juga menyampaikan, dalam kasus tersebut ada dugaan keikutsertaan tiga anggota DPRD; dua orang anggota DPRD Toba dan seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.