Aliansi Masyarakat Toba Serukan Soal Dugaan Penculikan Kadis PUTR Toba di Kantor DPRD Toba

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Aliansi Masyarakat Toba serukan soal kasus dugaan penculikan Kadis PUTR Toba Sofian Sitorus di depan Kantor DPRD Toba, Kamis (30/1/2025).

Dalam demonstran, orator sebut DPRD mesti selenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas soal kasus tersebut. 

"Kami minta DPRD Toba lakukan RDP terkait kasus dugaan penculikan Kadis PUTR Toba Sofian Sitorus. Selain itu, ada sejumlah kasus yang belum tuntas dikerjakan," ujar Johan Pangaribuan selaku orator Aliansi Masyarakat Toba, Kamis (30/1/2025).

Ia juga menyampaikan, dalam kasus tersebut ada dugaan keikutsertaan tiga anggota DPRD; dua orang anggota DPRD Toba dan seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

"Bahkan, ada dugaan tiga orang anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tersebut. Kami minta pihak DPRD kawal kasus ini sampai tuntas. Disebut, ada 3 orang oknum anggota DPRD Toba yang ikut dalam pusaran kasus tersebut," sambungnya.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan sejumlah kasus yang tak kunjung terang-benderang penanganannya. Sehingga, demonstran meminta agar melakukan RDP dengan mengikutsertakan pihak Polres Toba.

Sejumlah seruan mereka sampaikan juga melalui selebaran dan spanduk yang menarasikan desakan bagi Polres Toba ungkap kasus tersebut.

Selanjutnya, pihak DPRD Toba memberikan jawaban melalui Ketua DPRD Toba Franshenderik Tambunan.

"Sejauh pengetahuan saya, kasus ini tengah berjalan. Kita bersabar menunggu bagaimana penanganan kasus tersebut," ujar Ketua DPRD Kabupaten Toba Frans Hendrik Tambunan. 

Soal adanya infor keterlibatan anggota DPRD  dalam kasus tersebut, ia mengatakan bahwa hal tersebut adalah kewenangan kepolisian memeriksanya.

"Kalaupun ada keterlibatan anggota DPRD Toba dalam kasus tersebut, itu adalah kewenangan pihak Polres Toba untuk menanganinya. Ini kan masih proses penyidikan," terangnya. 

Ia juga mengutarakan, demonstrasi ke Kantor DPRD semestinya harus didahului dengan adanya surat.

"Untuk RDP, dibuatkan dulu suratnya. Seharusnya, untu demi hari ini,  harus ada suratnya dulu. Tapi enggak apalah. Harusnya ada surat kalau mau demo," lanjutnya. 

Selanjutnya, ia mneyoal kasus jagung yang kembali menjadi perbincangan masyarakat Toba.

"Kalau soal kasus bibit jagung, sejauh yang kita dapat informasi dari Sekda kab Toba sudah SP3 oleh Poldasu," jelasnya. 

"Kalau memang ada bukti baru, kita akan RDP. Dibuatlah laporan. Kan ada proses. Kalau soal RDP, kita siap," pungkasnya. (cr3/tribun-medan.com)