Jalan Rusak di Sumut Makan Korban Jiwa, Yayasan Acantica Ajukan Clas Action

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Yayasan Acantica Sumatera Utara berencana akan melakukan class action atau gugatan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR melalui Ditjend Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional - I Sumatera Utara. Gugatan itu disampaikan menyusul meninggalnya seorang anggota TNI usai akibat jalan rusak di Tanjung Morawa.

Direktur Yayasan Acantica Sumut, Sulafmi Umar, melalui Sekretaris Yayasan Acantica Sumut, Mustarum mengatakan, lewat gugatan tersebut, mereka berharap pemerintah segera melakukan perbaikan jalan di Sumut. 

"Upaya hukum Class Action kepada Kemen PUPR melalui Ditjend Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I, kita lakukan agar pihak terkait segera memperbaiki kondisi jalan rusak yang telah menimbulkan korban jiwa di Sumatera Utara," kata Mustarum, Senin (27/1/2025). 

Menurut Mustarum, kondisi jalan yang rusak di Sumut sangat mengkhawatirkan.

Bila terus dibiarkan maka akan semakin banyak korban jiwa karenanya. 

Namun kata Mustarum, pemerintah dalam hal ini Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Bina Marga Sumut belum menampakkan respon positif pada peristiwa di Jalinsum Tanjung Morawa beberapa waktu lalu.

"Kita melihat belum ada respon positif dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I, untuk melakukan antisipasi pada peristiwa yang merenggut nyawa anggota TNI kemarin," kata Mustarum. 

DPRD Bakal Bawa Masalah Jalan di Sumut ke Kementerian 

Sementara itu ketua komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani mengatakan akan menggelar audiensi dengan Kementerian PUPR. 

Timbul berharap persoalan jalan rusak di Sumut bisa diperbaiki agar tidak menelan korban jiwa. 

"Kita  dalam waktu dekat juga akan beraudiensi dengan Kementrian PUPR dan Komisi V DPR RI. Membawa peristiwa gugurnya anggota TNI dan masukan data serta usulan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan program dari pusat untuk segera direalisasikan di Sumatera Utara. Khususnya kondisi jalan di Sumut," ujar Ketua Komisi DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani. 

Disebutkan Timbul Jaya, peristiwa kecelakaan anggota TNI di jalan nasional yakni di daerah Tanjung Morawa membawa keprihatinan. 

Menurutnya, kondisi jalan yang rusak juga membuat banyak kecelakaan hingga menghambat laju perekonomian daerah. 

"Kami di komisi D DRPD Sumut akan fokus membawa aspirasi ini ke pemerintah pusat. "Sebab sebagaimana diketahui wewenang perbaikan dan pemeliharaan jalan nasional ada pada pemerintah pusat," kata Timbul Jaya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Defri Noval Pasaribu menyampaikan selain kondisi jalan, persoalan infrastruktur lainnya seperti pembangunan jalan layang untuk menghindari kemacetan panjang.