Outlook Ekonomi 2025, Kadin Sumut Dorong Pembangunan Infrastruktur Dilanjutkan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Ketua Kadin Sumut Firsal Ferial Mutyara mengatakan menghadapi tahun 2025, kalangan dunia usaha berharap pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan untuk mempermudah lalu lintas barang, jasa dan orang.

Didampingi Syamsuddin Waruwu, WKU Bidang Pekerjaan Umum dan Infrastruktur dan PUPR serta Isfan F Fachruddin, WKU Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi Kadin Sumut, Firsal, mengatakan ekonomi harus terus bertumbuh tahun ini.

Itu sebabnya infrastruktur menjadi salah satu kunci utama, kata dia. Di kesempatan ini Syamsuddin Waruwu mengambahkan harapan dari Kadin Sumut terutama para pengusaha terkhusus kepada gubernur terpilih agar program Presiden Prabowo Subianto bisa dijalankan, karena didalamnya termasuk infratstruktur.

Syamsuddin Waruwu menegaskan ada empat yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo yaitu lumbung pangan, perumahan, infrastruktur dan pendidikan.

“Artinya program ini juga harus dijalankan di Sumut. Bagaimana caranya agar Gubsu terpilih mempercepat pembangunan mendorong peningkatan infrastruktur,  pertanian (lumbung padi), pendidikan dan perumahan,” jelasnya.

“Begini, kalau tidak ada jalan, kita tak bisa bangun rumah, kalau tak ada jalan kita tak bisa buat lumbung pangan, kalau tak ada infrastruktur akan sulit kita meningkatkan kualitas pendidikan,” kata dia.

Hal itu dikuatkan Ketua Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara, bahwa permasalahan saat ini ada beberapa proyek yang distop sementara.

“Padahal itu positif untuk ekonomi. Pembangunan jalan tol misalnya cukup bermanfaat untuk lalu lintas barang dan jasa,” katanya.

Menurut dia, percepatan ekonomi termasuklah salah satunya dengan hilirisasi. “Dimana mau kita buat hilirisasi? Sei Mangkei? Kuala Tanjung? Itu infrasttukturnya terbatas. Kalau pembangunan jalan tol distop arus barang bisa macet,” kata dia.

Misalnya, jika bahan baku didatangkan dari Rantai Prapat maka maksimalnya hanya akan sampai di Sei Mangkei dan Kuala Tanjung.

Begitu juga misalnya bahan baku yang didatangkan dari Aceh seperti CPO untuk oleochemical akan sulit dibawa ke Sei Mangkei. “Jadi melihat problem ini, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol tidak boleh dihentikan,” tuturnya.

Bahkan bahan baku dari Madina pun akan lebih cepat dibawa ke Teluk Bayur, Pantai Barat jika tak ada akses jalan tol, lanjut Firsal Dida Mutyara. “Jadi infrastruktur harus didorong pembangunannya karena mengakselarasi pertumbuhan,” kata dia.

“Dan untuk meningkatkan ekonomi harus hilirisasi serta ada kawasan terintegrasi. Katakanlah kalau Sei Mangkei itu 2.000 hektar, masalahnya transportasi mahal ke Kuala Tanjung musti double handling cost. Barang yang mau dibawa masuk dulu ke kereta api sekali, baru dari kereta api ke Kuala Tanjung pindah lagi ke kapal. Jadi repot,” jelas Firsal.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jangan mundur. Untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol harus melibatkan swasta. Pemerintah provinsi Sumut pun harus bergerak, jelasnya. “Peran swasta harus didorong. Coba lihat tol di Jawa sana, yang mana punya pemerintah dan mana punya swasta. Lebih banyak swasta,” ungkapnya.

Dia berharap ada kebebasan provinsi untuk pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol.