TERUNGKAP Provinsi Sumut dan Papua yang Terbanyak Usulkan Pemekaran atau Daerah Otonomi Baru

Provinsi Terbanyak yang Usulkan Pemekaran Ialah Sumut dan Papua. Terungkap Ada 337 Usulan Daerah Otonomi Baru (DOB).

TRIBUN-MEDAN.COM - Pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB di tengah masa moratorium pembentukan DOB masih berlangsung.

Usulan DOB ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri ( Wamendagri ) Bima Arya Sugiarto.

Kata Bima Arya Sugiarto hingga kini sudah ada 337 usulan pembentukan DOB di Tanah Air.

Wamendagri Bima Arya menyampaikan pihaknya menerima banyak usulan agar moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dicabut.

Kemendagri, kata Bima, akan mempertimbangkan usulan yang masuk.

"Kemendagri juga menerima banyak sekali usulan yang juga meminta agar moratorium DOB dihentikan, gitu, karena cukup banyak permintaan (DOB)," ujar Bima saat rapat kerja bersama Komite I DPD di Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024) lalu.

Kata dia, Kementerian Dalam Negeri menerima 337 usulan Daerah Otonomi Baru (DOP).

Usulan itu berbentuk pemekaran wilayah yang tersebar di 36 provinsi se-Indonesia.

Adapun provinsi terbanyak yang mengusulkan pemekaran adalah Sumatera Utara dan Papua.

Usulan DOB ini menjadi terhambat karena moratorium yang masih berlaku.

Moratorium itu mengakibatkan tidak semua wilayah bisa melakukan pemekaran, kecuali daerah yang memiliki otonomi khusus seperti Papua.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) merekomendasikan moratorium dicabut jika ingin merealisasikan usulan untuk pemekaran wilayah ini.

 "Banyak daerah yang ingin mekar tapi terhambat oleh moratorium DOB. Makanya hingga kini belum bisa ditindaklanjuti usulan pemekaran wilayah itu. Hanya saja ada daerah otonomi khusus seperti di Papua yang diberi keistimewaan untuk bisa mekar," kata Ketua KPPOD Arman Suparman.

Arman menjelaskan dalam aturan pemekaran wilayah, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun peraturan soal desain penataan daerah atau Desartada.

Tujuannya supaya wilayah yang mekar memiliki target jangka panjang untuk memenuhi kelayakan sebagai sebuah daerah otonomi baru.

"Jadi publik punya gambaran bahwa dalam satu periode tertentu ke depannya, daerah atau provinsi itu punya jawaban atas jumlah kotanya, jumlah daerahnya. Tergambar lewat Desertada ini. Pemerintah terutama Kementerian Dalam Negeri harus sudah menyusun peraturan ini," ucap Arman.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya sebelumnya mengatakan bahwa kementeriannya menerima banyak usulan untuk pencabutan moratorium DOB. Menurut dia, permintaan ini datang karena banyaknya usulan pemekaran wilayah yang masuk ke Kementerian Dalam Negeri.

"Terkait dengan itu beberapa kali memang terjadi pembicaraan atau diskusi, apakah sudah waktunya membuka keran DOB tadi, karena cukup banyak permintaan," kata Bima.

Sebanyak 337 usulan DOB yang masuk ke Kementerian Dalam Negeri, 42-nya usulan tingkat provinsi, 248 tingkat kabupaten, 36 tingkat kota, 6 tingkat daerah istimewa dan 5 tingkat otonomi khusus.

Merujuk data pemaparan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat Rapat Kerja Komisi I DPD, berikut rincian usulan DOB ini:

Aceh
Provinsi: 2 usulan
Kabupaten: 4 usulan
Kota: 3 usulan
 
Sumatera Utara
Provinsi: 8 usulan
Kabupaten: 14 usulan
Kota: 1 usulan

Sumatera Barat
Provinsi: 1 usulan
Kabupaten: 2 usulan
Daerah Istimewa: 1 usulan
 
Riau
Daerah Istimewa: 1 usulan
Kabupaten: 6 usulan
Kota: 2 usulan

Jambi
Provinsi: 1 usulan
Kabupaten: 3 usulan
Kota: 1 usulan

Bengkulu
Kabupaten: 1 usulan
 
Kepulauan Riau
Otonomi Khusus: 1 usulan
Kabupaten: 6 usulan
Kota: 1 usulan

Kepulauan Bangka Belitung
Kabupaten: 1 usulan

Lampung
Provinsi: 1 usulan
Kabupaten: 6 usulan

Sumatera Selatan
Kabupaten: 7 usulan

Bali
Otonomi Khusus: 1 usulan
 
Banten
Kabupaten: 4 usulan

Jawa Barat
Provinsi: 3 usulan
Kabupaten: 15 usulan
Kota: 2 usulan
Daerah Istimewa: 1 usulan

Jawa Tengah
Daerah Istimewa: 1 usulan
Kabupaten: 5 usulan
Kota: 1 usulan

Jawa Timur
Provinsi: 2 usulan
Kabupaten: 1 usulan

Nusa Tenggara Barat
Provinsi: 3 usulan
Kabupaten: 2 usulan
Kota: 2 usulan

Nusa Tenggara Timur
Provinsi: 3 usulan
Kabupaten: 13 usulan
Kota: 1 usulan

Kalimantan Barat
Provinsi: 2 usulan
Kabupaten: 12 usulan

Kalimantan Selatan
Otonomi Khusus: 1 usulan
Kabupaten: 2 usulan

Kalimantan Tengah
Provinsi: 2 usulan
Kabupaten: 5 usulan
Kota: 1 usulan

Kalimantan Timur
Otonomi Khusus: 1 usulan
Kabupaten: 8 usulan

Kalimantan Utara
Kabupaten: 3 usulan
Kota: 2 usulan

Gorontalo
Kabupaten: 4 usulan
Kota: 1 usulan

Sulawesi Barat
Kabupaten: 2 usulan
Kota: 1 usulan

Sulawesi Selatan
Provinsi: 1 usulan
Kabupaten: 4 usulan

Sulawesi Tengah
Provinsi: 1 usulan
Kabupaten: 11 usulan
Kota: 1 usulan

Sulawesi Tenggara
Provinsi: 2 usulan
Kabupaten: 6 usulan
Kota: 1 usulan
Daerah Istimewa: 2

Sulawesi Utara
Provinsi: 3 usulan
Kabupaten: 5 usulan
Kota: 3 usulan

Maluku
Provinsi: 1 usulan
Kabupaten: 13 usulan
Kota: 5 usulan

Maluku Utara
Provinsi: 1 usulan
Kabupaten: 6 usulan
Kota: 3 usulan
Otonomi Khusus: 1 usulan

Papua Barat
Provinsi: 1 usulan
Kabupaten: 6 usulan
Kota: 1 usulan

Papua Barat (disingkat Pabar; dahulu Irian Jaya Barat) adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di barat laut Provinsi Papua Tengah dan sebelah timur Provinsi Papua Barat Daya. Wilayah Papua Barat mencakup Semenanjung Doberai, Semenanjung Bomberai, dan Wandamen.

Ibu kota provinsi ini terletak di Manokwari. Provinsi ini dimekarkan dari Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999.

Pada awalnya pembentukan provinsi ini mendapatkan penolakan dari masyarakat sehingga implementasi dari pemekaran ini baru dilaksanakan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003.

Walaupun pada 11 November 2004 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun keberadaan provinsi ini dinyatakan tetap sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007, nama Irian Jaya Barat diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat sebagai pemekaran dari Provinsi Papua merupakan provinsi yang memiliki status Otonomi khusus Papua Barat.

Pada rapat paripurna tanggal 17 November 2022, Undang-undang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dari Papua Barat disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Papua Barat Daya
Kabupaten: 13 usulan

Papua Barat Daya adalah sebuah provinsi di Indonesia, dan merupakan pemekaran dari provinsi Papua Barat pada tahun 2022. Papua Barat Daya menjadi provinsi ke-38 di Indonesia.

Wilayah yang termasuk dalam provinsi ini meliputi kawasan Sorong Raya yang terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Raja Ampat.

Provinsi ini salah dinamai karena terletak di bagian barat laut Pulau Papua.

Papua Barat Daya terletak di ujung barat laut Semenanjung Doberai atau Semenanjung Kepala Burung.

Ujung paling barat provinsi ini merupakan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang keindahannya sudah mendunia dan memiliki keanekaragaman biota laut yang tinggi seperti terumbu karang, penyu raksasa, pari manta hingga hiu paus sehingga disebut surganya penyelam.

Kepulauan Raja Ampat terdiri dari berbagai pulau seperti Batanta, Misool, Salawati, dan Waigeo.

Ibu kota Papua Barat Daya adalah Sorong yang dikenal sebagai penghasil minyak dan gas fosil serta sebagai pintu masuk ke Papua dengan pelabuhan yang lengkap dan bandar udara yang menjadikannya salah satu kota paling maju di Papua.

Di provinsi ini banyak terdapat ekosistem seperti hutan hujan tropika dan pegunungan yang masih terjaga kelestariannya. Kabupaten Tambrauw mendeklarasikan daerahnya sebagai kabupaten konservasi untuk meningkatkan ekowisata salah satunya sebagai destinasi pengamatan burung atau birdwatching.

Papua
Provinsi: 4 usulan
Kabupaten: 18 usulan
Kota: 1 usulan

Papua Selatan
Kabupaten: 6 usulan
Kota: 1 usulan

Papua Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang telah dimekarkan dari provinsi Papua pada tahun 2022.

Ibu kota provinsi ini berada di Kabupaten Merauke, tepatnya di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor yang terletak di Distrik Kurik sekitar 60 km dari pusat kota Merauke.

Provinsi ini dimekarkan dari provinsi Papua bersama dengan dua provinsi lainnya, yakni Papua Pegunungan dan Papua Tengah berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2022, yang ditandatangani presiden Indonesia, Joko Widodo, tanggal 25 Juli 2022.

Papua Selatan merupakan provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit di Indonesia.

Papua Selatan telah diperjuangkan untuk menjadi provinsi tersendiri sejak tahun 2002 dan kembali diajukan menjadi provinsi pada tahun 2020.

Pemekaran Provinsi Papua Selatan awalnya direncanakan akan terdiri atas lima kabupaten, yakni Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Merauke. Atas dasar pertimbangan letak wilayah, Kabupaten Pegunungan Bintang kemudian memilih undur diri.

Papua Selatan berada di dataran rendah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini dengan banyak rawa-rawa dan sungai besar seperti Digul dan Maro. Wilayah ini memiliki hasil bumi seperti sagu dan ikan yang menghidupi suku-suku di tepian sungai dan pantai seperti Marind, Asmat, Kombay, Koroway, Muyu maupun suku-suku lainnya.

Suku-suku di Papua Selatan termasuk dalam wilayah adat Anim Ha. Mereka umumnya menggunakan perahu dayung dan membuat ukiran-ukiran kayu khususnya Asmat. Papua Selatan terdapat Taman Nasional Wasur yang memiliki kekayaan hayati yang tinggi seperti walabi, musamus atau rumah semut raksasa, dan cenderawasih.

Papua Tengah
Kabupaten: 15 usulan
Kota: 1 usulan

Papua Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia bagian timur yang telah dimekarkan dari provinsi Papua pada tahun 2022.

Ibu kota provinsi ini berada di Kabupaten Nabire, tepatnya berada di Wanggar. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Papua Tengah sebanyak 1.362.519 jiwa.

Papua Tengah dimekarkan dari Provinsi Papua bersama dua provinsi lainnya yakni Papua Pegunungan dan Papua Selatan pada 30 Juni 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022. Cakupan wilayah Papua Tengah kira-kira sesuai dengan wilayah adat Mee Pago dan Saireri.

Kabupaten Nabire di bagian utara Papua Tengah merupakan dataran rendah berbatasan langsung dengan Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang memiliki potensi pariwisata bahari seperti terumbu karang, pulau-pulau berpasir putih dan hiu paus.

Bagian tengah Papua Tengah terdapat kawasan Danau Paniai dan Pegunungan Jayawijaya. Di provinsi ini terdapat gunung tertinggi di Indonesia yaitu Puncak Jaya yang terdapat gletser abadi serta tambang emas Grasberg yang dioperasikan oleh Freeport Indonesia.

Bagian selatan Papua Tengah adalah Kabupaten Mimika dengan ibu kotanya di Timika, yang merupakan salah satu kota besar di Pulau Papua. Sedangkan topografi Mimika berupa rawa-rawa, sungai, dan pantai.

Papua Pegunungan
Kabupaten: 19 usulan

(*/Tribun-medan.com)