PPN Naik, Apa Dampaknya Terhadap Masyarakat? Benarkah Bakal Bikin Susah?

TRIBUN-MEDAN.COM,- Pemerintah resmi menetapkan kebijakan soal Pajak Pertambahan Nilai atau PPN naik 12 persen.

Aturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang, berlandaskan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Alasan PPN naik 12 persen untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBB).

Baca juga: Apa Itu Tradisi Megengan yang Dilakoni sebelum Bulan Ramadan? Berikut Penjelasannya

Namun, sebahagian pihak merasa bahwa kenaikan PPN ini akan menyusahkan masyarakat.

Tapi sebahagian lainnya menyebut bahwa kebijakan ini demi menjaga stabilitas perekonomian di Indoneia.

Lantas, apa sih PPN itu?

Memang apa dampaknya terhadap masyarakat?

Apa itu PPN?

Dikutip dari Kompas.com, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak atas setiap pertambahan nilai konsumsi barang dan jasa.

Pertambahan nilai suatu barang atau jasa berasal dari akumulasi biaya dan laba selama proses produksi hingga distribusi, meliputi modal, upah, sewa telepon, listrik, serta pengeluaran lainnya.

Baca juga: Mengenal Apa Itu Bakomsus pada Penerimaan Polri 2025, Apakah Sama dengan Bhabinkamtibmas?

PPN termasuk jenis pajak tidak langsung.

Artinya, konsumen sebagai penanggung pajak tidak langsung menyetorkan pajak yang dibayar kepada negara, melainkan pedagang atau pengusaha lah yang melapor.

Pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir.

Sementara yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah pedagang/penjual.

Secara umum, tujuan PPN sama seperti pajak lainnya, yakni untuk menambah pemasukan negara dan membiayai pengeluaran program-program yang diterapkan pemerintah.

Baca juga: Apa Itu Femisida di Kasus Pembunuhan Hertalina Simanjuntak? Ini Penjelasan Komnas Perempuan

Apa saja barang dan jasa yang kena/tidak kena PPN?

Barang yang tidak dikenai PPN 12 persen umumnya adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak alias sembako.