Jelang Pilkada 27 November Mendatang, Petugas Lapas Labuhan Bilik Ikuti Bimtek KPPS

TRIBUN-MEDAN.com, LABUHAN BILIK -  Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang kian mendekat, 7 orang petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Labuhan Bilik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kemenkumham Sumut), yang ditunjuk sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) khusus, mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama Panitia Pemungatan Suara (PPS) Kecamatan Panai Tengah, Rabu, 13/11/2024.

Bimtek ini sebagai penguatan pemaham penyelenggara Pilkada untuk memastikan petugas KPPS bisa melaksanakan tugas dan fungsi yang maksimal pada hari pemungutan suara.

“Baik ketua dan anggota KPPS kami pastikan mereka semua paham terkait bagaiman teknis di lapangannya pada saat hari pemilihan,” jelas Khairul Adha, Ketua KPPS.

Sementara itu, Asrir Ra’dhu Harahap, Ketua KPPS Khusus di Lapas Labuhan Bilik mengungkapkan hadirnya petugas Lapas Labuhan Bilik dalam Bimtek ini sebagai komitmen untuk memberi pelayanan terbaik ke masyarakat dan juga pemenuhan hak warga binaan, sehingga selaku KPPS bisa  menjalankan dengan maksimal.

Baca juga: Inspeksi Mendadak, Kadivpas Kemenkumham Sumut dan Tim Satops Patnal Hadir di Lapas Pancurbatu

“Dalam bimtek ini ketua hingga anggota KKPS diajarkan apa saja tugas dan fungsinya satu-persatu mulai dari KPPS nomor 1 sampai nomor 7, serta terkait teknis pencoblosan dan pemberian surat suara,” jelas Asrir.

Sementara itu di tempat terpisah, Rinaldo Adeta Noah Tarigan selaku Kepala Lapas Labuhan Bilik, saat dimintai pendapat mengungkapkan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2024 tidak terlepas dari kinerja anggota KPPS.

Persiapan sumber daya manusia sebagai KPPS harus melewati proses pelatihan untuk menyamakan standar pemahaman dan kinerja akan tugas dan tanggung jawabnya selama Pilkada 2024.

“Hasil akhir yang diharapkan dalam bimtek ini adalah bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, anggota KPPS mendapatkan pembekalan informasi dan pemahaman yang komprehensif sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilihan secara mandiri, transparan dan professional,” tutup Rinaldo. (*)