Jagoan PDIP Pramono Anung-Rano Karno Unggul di Pilkada Jakarta Versi Survei Litbang Kompas

Dengan menguasai dukungan pemilih yang tersisa ini, peluang tambahan dukungan suara pemilih masih terbilang terbuka bagi kedua pasangan.

Survei LSI dan Poltracking

Sementara itu, dua lembaga survei juga merilis hasil jajak pendapat Pilkada Jakarta belum lama ini.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei pada Rabu (23/10/2024) yang memperlihatkan, pasangan Pramono-Rano Karno unggul dengan elektabilitas 41,6 persen.

Sementara, pasangan Ridwan Kamil-Suswono mencatatkan tingkat keterpilihan 37,4 persen. Sedangkan elektabilitas pasangan Dharma-Kun cenderung stagnan 6,6 persen. 

Survei yang digelar LSI pada 10-17 Oktober 2024 ini melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. 

Sehari berselang, Kamis (24/10/2024), Poltracking muncul dengan hasil survei pasangan Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen. 

Menurut survei tersebut, pasangan Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen. Selanjutnya, paslon independen Dharma-Kun elektabilitasnya sebesar 3,9 persen. 

Poltracking mengeklam survei ini digelar pada 10-16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden. 

Belakangan, Poltracking mendapat sanksi dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Dewan etik Persepi menemukan ketidaksesuaian data sampel dalam survei Poltracking.

Pada pemeriksaan 29 Oktober 2024, Poltracking tidak dapat menunjukkan data 2.000 responden dalam survei yang mereka rilis ke publik. Baru pada 3 November 2024, Poltracking berhasil menunjukkan data tersebut. Akan tetapi, ditemukan 1.652 data yang tidak sesuai dari data awal.

"Dewan Etik lalu membandingkan kedua data tersebut dan ditemukan banyaknya perbedaan antara data awal yang diterima sebelum pemeriksaan dan data terakhir yang diterima pada 3 November 2024," demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi. 

Keputusan tersebut ditandatangani Ketua Dewan Etik Asep Saefuddin dan dua anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk serta Saiful Mujani. 

Poltracking sempat tidak dapat menunjukkan 2.000 data sampel survei yang dirilis ke publik dengan alasan sudah terhapus. Akan tetapi, pada 3 November 2024, data itu berhasil dipulihkan. 

Namun, oleh karena ada perbedaan data, Dewan Etik Persepi tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei Poltracking. Pun, Poltracking dinilai tidak mampu menjelaskan perbedaan data itu.