SOSIALISASI Peran Kejaksaan Dalam Pendampingan, Pencegahan, dan Pemulihan Keuangan Desa

TRIBUN-MEDAN.COM - Pjs. Bupati Pakpak Bharat, Dr. Naslindo Sirait membuka Sosialisasi Peran Kejaksaan Dalam Pendampingan, Pencegahan, dan Pemulihan Keuangan Desa di Aula Bale Sada Arih, Kompleks Kantor Bupati Pakpak Bharat, Rabu (16/4/2024).

Naslindo Sirait dalam kesempatan ini menjelaskan fungsi Kejaksaan di samping fungsi penuntutan, tetapi juga memiliki fungsi pembinaan hukum dengan hadirnya jaksa Negara dengan memberikan sosialisasi hukum dan pendampingan, sehingga semua masyarakat memahami aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan tugas-tugas pekerjaan, sehingga bisa meminimalisasi terjadinya pelanggaran hukum.

"Jadi Kejaksaan ini lebih sebagai pembinaan, lebih sebagai pencegahan, sehingga tidak terjadi perbuatan yang melawan hukum. Kalau banyak juga perbuatan yang melawan hukum, tentu merepotkan dan tidak baik dalam kehidupan kita,"ujar Naslindo.

"Kita mengetahui bahwa kedudukan, fungsi dan tugas para Kepala Desa tentu sama dengan kami sebagai pengelola keuangan negara. Berbicara tentang keuangan desa ini tentu tidak lepas dari beberapa aturan pokok yang harus kita pahami. Katakanlah misalnya keuangan desa harus dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, sudah diatur semuanya di situ.

Kemudian keuangan desa juga tidak bisa dilepaskan dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara.

Lalu juga bahwa segala keuangan Negara ini harus dipertanggungjawabkan, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang UU no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, di samping tentunya ada Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Karena itu kita tidak lepas dari azas-azas penggunaan keuangan Negara, di antaranya ada efektifitas, efisiensi, transparansi, kewajaran, kehati-hatian dan ada akuntabilitas,"jelas Naslindo.

"Tapi jangan karena kita terlalu hati-hati juga, akhirnya program pembangunan tidak berjalan di desa."

"Karena itulah memang dari berbagai kasus yang ada di Republik Indonesia ini, bukan hanya di Pemerintahan Desa, termasuk juga di Pemerintahan Kabupaten, di Kota, di Pemda dan di Provinsi, banyak juga para pelaksana yang akhirnya enggan atau hati-hati menjalankan berbagai program.

Padahal pada saat yang sama masyarakat menuntut bagaimana setiap keuangan Negara ini bisa diprogramkan dalam berbagai bentuk kegiatan. 

Itulah maksud dari Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 itu, bagaimana supaya desa kita menjadi desa yang mandiri, maju dan berkembang, dengan diberikannya alokasi anggaran desa termasuk dana desa dan alokasi dana desa itu mampu mengangkat kemiskinan tidak adalagi, bisa memberikan investasi di desa, membangun infrastruktur, dan harapannya juga bisa menggerakkan perekonomian di desa.

Karena itulah dana desa dan alokasi dana desa diberikan, tapi harus dikelola dengan prinsip-prinsip yang saya katakan tadi,"pungkas Naslindo.

"Maka untuk itu kita harus menyadari bahwa kapasitas, kapabilitas dan integritas sangat penting."

"Di samping itu juga harus terus dilakukan pembinaan dan pendampingan, karena waktu, godaan banyak sekali dalam perjalanan kehidupan kita yang kita sendiri mungkin sudah berupaya dengan azas-azas yang tadi, tapi namanya manusia pasti ada kelalaian dan sebagainya.

Karena itulah titik berat kita sekarang bagaimana hal ini bisa dicegah, porsinya dipencegahan sekarang, bukan kepada nanti setelah ada masalah. Sudah tidak ada lagi yang diuntungkan, pembanguan berhenti, uang negara kemana-mana.