Fakta Soal Isu Larangan Akad Nikah Sabtu Minggu dari Kemenag, Simak Penjelasannya

Biaya tersebut bukan aturan baru lantaran telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemenag.

Syarat nikah di luar KUA

Anna menjelaskan, selama memenuhi syarat yang berlaku, pasangan tetap bisa menggelar akad nikah di lokasi yang diinginkan, baik di rumah, tempat ibadah, atau lainnya.

Dilansir dari Kompas.com, Jumat (28/6/2024), beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk menikah, antara lain mencakup:

• Surat pengantar nikah dari kantor desa/kelurahan
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
• Fotokopi Akta Kelahiran
• Pasfoto 2x3 dengan latar biru sebanyak empat lembar beserta softcopy
• Surat rekomendasi nikah dari KUA (bagi calon pengantin yang menikah di luar kecamatan tempat tinggal).

PMA Nomor 22 Tahun 2024 sendiri baru akan berlaku tiga bulan sejak diundangkan pada 7 Oktober lalu.

"Penerapan PMA ini membutuhkan waktu penyesuaian, dan selama tiga bulan ke depan, kami akan terus mendengarkan masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan layanan pada masyarakat," terangnya.

Anna menambahkan, Kemenag berkomitmen untuk terus memberi pelayanan pencatatan pernikahan yang memudahkan masyarakat.

Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait PMA Nomor 22 Tahun 2024 agar tidak ada lagi kesalahpahaman di masyarakat terkait aturan pernikahan.

"Semoga bisa meredakan kekhawatiran masyarakat yang berencana menikah di luar KUA Kecamatan. Kemenag berkomitmen untuk terus memberi layanan terbaik dalam proses pencatatan pernikahan," pungkasnya.(tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan