Fakta Soal Isu Larangan Akad Nikah Sabtu Minggu dari Kemenag, Simak Penjelasannya

TRIBUN-MEDAN.COM,- Beberapa hari terakhir media sosial ramai membahas isu tentang larangan akad nikah sabtu minggu.

Adanya isu larangan akad nikah sabtu minggu ini merujuk pada aturan baru dari Kementerian Agama.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, disebut-sebut ada larangan soal akad nikah sabtu dan minggu.

Baca juga: Tak Ada Larangan Paskibraka Berjilbab, Ini Penegasan Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni

Namun, isu ini dibantah tegas oleh Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie.

Ia menegaskan, bahwa PMA Nomor 22 Tahun 2024 itu secara umum masih mengatur ketentuan seperti aturan sebelumnya.

Hanya saja, kata dia, perbedaannya dalam peraturan itu menyangkut kewajiban bimbingan perkawinan dan legalisasi dokumen nikah yang dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) mana saja di seluruh Indonesia.

"Aturan yang lainnya masih sama seperti sebelumnya," ujar Anna, dikutip dari Kompas.com, Senin (14/10/2024). 

Aturan nikah di luar KUA pada akhir pekan dan hari libur

Anna menegaskan, bahwa tidak ada kebijakan yang melarang adanya pernikahan di luar KUA pada Sabtu, Minggu, atau hari libur.

Pasal 16 ayat (1) PMA Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan mengatur, akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja.

Baca juga: 6 Larangan dan 3 Syarat yang Harus Diketahui Calon Pelamar CPNS 2024

Lebih lanjut pada Pasal 16 ayat (2) menuliskan, akad nikah juga dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan.

"Kami ingin meluruskan bahwa aturan tersebut tidak membatasi pasangan untuk melangsungkan pernikahan di luar KUA pada hari kerja ataupun di hari libur," jelas Anna.

Menurut dia, pada dasarnya, pernikahan di KUA hanya dapat dilaksanakan sesuai jam operasi KUA Kecamatan, yakni mulai Senin hingga Jumat.

Namun, calon pengantin masih dapat menggelar akad nikah di luar KUA dan di luar jam kerja  dengan mengundang petugas penghulu, termasuk pada akhir pekan atau hari libur.

"Penting untuk dicatat bahwa yang libur hanyalah kantor KUA, bukan petugas penghulu," kata Anna.

Konsekuensinya, pasangan yang melaksanakan akad nikah di luar KUA akan dikenakan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 600.000.

Biaya tersebut bukan aturan baru lantaran telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemenag.

Syarat nikah di luar KUA

Anna menjelaskan, selama memenuhi syarat yang berlaku, pasangan tetap bisa menggelar akad nikah di lokasi yang diinginkan, baik di rumah, tempat ibadah, atau lainnya.

Dilansir dari Kompas.com, Jumat (28/6/2024), beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk menikah, antara lain mencakup:

• Surat pengantar nikah dari kantor desa/kelurahan
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
• Fotokopi Akta Kelahiran
• Pasfoto 2x3 dengan latar biru sebanyak empat lembar beserta softcopy
• Surat rekomendasi nikah dari KUA (bagi calon pengantin yang menikah di luar kecamatan tempat tinggal).

PMA Nomor 22 Tahun 2024 sendiri baru akan berlaku tiga bulan sejak diundangkan pada 7 Oktober lalu.

"Penerapan PMA ini membutuhkan waktu penyesuaian, dan selama tiga bulan ke depan, kami akan terus mendengarkan masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan layanan pada masyarakat," terangnya.

Anna menambahkan, Kemenag berkomitmen untuk terus memberi pelayanan pencatatan pernikahan yang memudahkan masyarakat.

Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait PMA Nomor 22 Tahun 2024 agar tidak ada lagi kesalahpahaman di masyarakat terkait aturan pernikahan.

"Semoga bisa meredakan kekhawatiran masyarakat yang berencana menikah di luar KUA Kecamatan. Kemenag berkomitmen untuk terus memberi layanan terbaik dalam proses pencatatan pernikahan," pungkasnya.(tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan