Sebelum Meninggal Dunia, Faisal Basri Sempat Sakit setelah Makan Durian di Kabupaten Dairi

Pernyataan tersebut untuk menjawab pertanyaan Otto Hasibuan, pengacara dari Tim Kuasa Hukum Prabowo-Gibran yang mempertanyakan apakah ada yang salah jika pemerintah menyalurkan bansos jelang Pilpres 2024.

"Kalau bansos itu seolah-olah belas kasihan, kemurahhatian, enggak, ini adalah kewajiban negara untuk mengentaskan orang miskin untuk tidak jadi miskin, dan orang yang belum miskin tidak masuk ke jurang kemiskinan. Itulah perlindungan sosial," ujar Faisal.

Menurutnya, yang menjadi masalah adalah jenis bansosnya semakin banyak. DPR tentunya menyetujui usulan untuk pengadaan bansos. Namun ketika di tengah jalan para menteri menyebutkan bansos berasal dari Jokowi pribadi, DPR tentu tidak akan menyetujuinya.

"Tapi varian bansosnya semakin banyak. Disetujui DPR? Tentu. Tapi tambah di tengah jalan, tidak disetujui DPR. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh para menteri, dengan kamuflase ini dari Pak Jokowi, enggak disepakati oleh DPR. Impor (beras) disuruh 3 juta? Tidak persetujuan DPR,"pungkasnya.

Ia pun menyebut bansos yang dibagikan rezim Jokowi merupakan bentuk politik gentong babi atau pork barrel jelang Pilpres 2024. Kiasan ini merujuk pada pengeluaran pejabat atau politisi untuk daerah pemilihannya sebagai imbalan atas dukungan politik, baik dalam bentuk kampanye atau suara pada pemilu.

"Secara umum pork barrel di negara berkembang wujudnya berbeda dari negara maju karena pendapatan masyarakat yang masih rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Di negara berkembang seperti Indonesia implementasi pork barrel biasanya berwujud bansos atau sejenisnya," kata Faisal.

3. Rencana PPN Naik Jadi 12 Persen

Faisal Basri juga mengkritik rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 2025.

Menurutnya, kebijakan itu hanya akan menambah beban rakyat kecil.

Faisal mengatakan jika PPN dinaikkan menjadi 12 persen, pendapatan negara paling hanya bertambah kurang dari Rp100 triliun. Sedangkan jika saja batu bara dikenakan pajak ekspor, pendapatan negara bisa bertambah Rp200 triliun.

"Lagi-lagi kan yang dirugikan (rakyat) yang kecil. Ini yang moral sentimennya jauh dari yang kita lihat di era Jokowi ini," katanya dalam Diskusi Publik INDEF Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa, Senin (19/8/2024).

Menurutnya, kebijakan itu tidak adil bagi rakyat kecil, karena korporasi besar justru diberikan insentif. "Insentif diberikan kepada korporasi yang besar sementara rakyat dibebani terus. Hampir pasti kelihatannya PPN akan naik (jadi) 12 persen," katanya.

4. Hilirisasi Nikel

Sebelumnya, Faisal Basri menilai konsep hilirisasi ala Jokowi ugal-ugalan.

Melalui blog pribadinya, Faisal menilai angka-angka terkait kenaikan nilai tambah ekspor dari Rp17 triliun ke Rp510 triliun berkat hilirisasi nikel yang disampaikan Jokowi tidak jelas sumbernya.

"Angka-angka yang disampaikan Presiden tidak jelas sumber dan hitung-hitungannya. Presiden hendak meyakinkan bahwa kebijakan hilirisasi nikel amat menguntungkan Indonesia dan tidak benar tuduhan bahwa sebagian besar kebijakan hilirisasi dinikmati oleh China," ujar Faisal dalam unggahan blog itu.

Faisal mengakui hilirisasi membuat nilai tambah produk ekspor melonjak, tetapi tak sebesar klaim Jokowi. "Terlepas dari perbedaan data antara yang disampaikan Presiden dan hitung-hitungan saya, memang benar adanya bahwa lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi, yaitu 414 kali lipat sungguh sangat fantastis," ujarnya.

Kendati demikian, menurut Faisal, uang hasil ekspor itu tidak benar-benar mengalir ke Indonesia. Pasalnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel 100 persen dimiliki China, sementara Indonesia menganut rezim devisa bebas. Artinya, perusahaan China berhak untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Selain itu, ekspor olahan bijih nikel bebas pajak dan pungutan lainnya. Berbeda dengan ekspor sawit dan turunannya yang dikenakan bea keluar dan pungutan ekspor.

"Jadi, penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," terangnya.

Tak hanya itu, sambung Faisal, perusahaan nikel China di Indonesia juga tidak membayar royalti. Pasalnya, yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional. Ketika masih dibolehkan mengekspor bijih nikel, pemerintah masih memperoleh pemasukan dari pajak ekspor.

"Hilirisasi ugal-ugalan seperti yang diterapkan untuk nikel sangat sedikit meningkatkan nilai tambah nasional. Nilai tambah yang tercipta dari kebijakan hilirisasi dewasa ini hampir seluruhnya dinikmati oleh China dan mendukung industrialisasi di China, bukan di Indonesia,"jelasnya.

Karena itu, ia menilai hilirisasi nikel jauh lebih menguntungkan bagi China. Berdasarkan perhitungan Faisal, nilai tambah smelter nikel sebagian besar dinikmati perusahaan China. Indonesia hanya menikmati 10 persen.

Hal itu bukan tanpa alasan. Pertama, hampir seluruh smelter nikel milik pengusaha China. Karena dapat fasilitas tax holiday, tak satu persen pun keuntungan itu mengalir ke Tanah Air. Kedua, hampir seratus persen modal berasal dari perbankan China, maka pendapatan bunga juga hampir seluruhnya mengalir ke China.

5. Tapera

Faisal Basri juga mengkritik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan memotong gaji karyawan 2,5 persen per bulan.

Menurutnya, program itu akan membebani masyarakat yang daya belinya sudah turun.

"Tapera sih agak lain ya. Daya beli sedang tertekan, digembosin lagi dengan upah buruh 2,5 persen dipotong untuk Tapera," katanya di Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Faisal mengatakan dengan potongan 2,5 persen, pekerja tetap akan membutuhkan waktu lama untuk membeli rumah karena harga tanah naik terus.

Ia mengatakan jika program Tapera tetap ingin dijalankan, maka iuran dari pekerja harus dikurangi maksimal 1,5 persen. Sedangkan iuran dari perusahaan dinaikkan karena perusahaan mendapatkan potongan tarif pajak penghasilan badan dari 25 persen menjadi 22 persen.

Agar pekerja bisa mendapatkan rumah, sambungnya, pemerintah harus mengontrol harga tanah lewat Bank Tanah.

"Tapi pemerintah mendirikan Bank Tanah bukan buat public housing, tapi buat investor. Jadi enggak ada yang buat rakyat. Rakyat ditekan saja," katanya.

6. Makanan Bergizi Gratis

Faisal Basri juga menyoroti anggaran Badan Gizi Nasional diperoleh dari K/L yang berkaitan dengan makanan seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sebab, menurut Faisal, pemerintahan mendatang tentu sudah kesulitan menggelontorkan anggaran baru untuk membentuk lembaga tersebut.

"Emang uangnya dari mana kalau anggaran baru Rp71 triliun. Kan anggarannya nggak ada. Dari ngutang lagi?" kata Faisal dalam acara 'Review RAPBN 2025 Ngegas Utang!' di Brawijaya XI, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024).

(*/Tribun-medan.com/tribunnews.com/kompas.com)

Baca juga: Sosok Faisal Basri, Ekonom Senior Indonesia yang Meninggal Dunia Hari Ini, Berikut Rekam Jejaknya

Baca juga: Profil dan Biodata Faisal Basri, Ekonom Senior Berdarah Batak Itu Kini Telah Tiada

Baca juga: Sebelum Meninggal Faisal Basri Dirawat di RS Mayapada, Ini Penyebabnya, Ekonom Senior Berdarah Batak