Sebelum Meninggal Dunia, Faisal Basri Sempat Sakit setelah Makan Durian di Kabupaten Dairi

TRIBUN-MEDAN.COM - Sang pengkritik pemerintah, Faisal Basri meninggal dunia dikonfirmasi oleh Staf Khusus Meneteri Keuangan Yustinus Prastowo. “Iya, kami sudah menerima infonya juga,” ujar Yustinus, Kamis, dikutip dari Kompas.com.

Faisal Basri meninggal dunia di Rumah Sakit (RS) Mayapada, Kuningan, Jakarta.

Adapun jenazah Faisal Basri disemayamkan di rumah duka di Kompleks Gudang Peluru Blok A 60, Jakarta Selatan.

“Info pemakaman berangkat sekitar ba’da ashar dari Mesjid Az Zahra, Gudang peluru, Tebet, Jakarta Selatan,” tulis pihak keluarga.

Faisal Basri lahir pada 6 November 1958 di Bandung dari pasangan Hasan Basri Batubara dan Saidah Nasution. Ia juga dikenal sebagai salah satu keponakan mantan Wakil Presiden Adam Malik.

Pihak keluarga menyebut, sebelum meninggal dunia, ekonom Faisal Basri (64) banyak makan durian di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Begitu tiba ke Jakarta, kondisi Faisal Basri sudah dalam keadaan kurang sehat.

Setelah sempat berobat, Faisal Basri pun meninggal dunia pada Kamis (5/9/2024).

Adik Faisal Basri, Ramdan Malik mengatakan kakaknya terakhir kali beraktivitas saat diundang sebagai ekonom oleh kelompok petani di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, pada Rabu (28/8/2024) lalu.

Ramdan bercerita ketika itu Faisal Basri sempat menempuh perjalanan selama 6 jam dengan menggunakan mobil.

Selama itu, kata dia, Faisal Basri juga tidak menggunakan AC dan memilih membuka kaca jendela di sepanjang perjalanan dari Medan menuju Dairi, begitu juga sebaliknya.

"Terus saya tanya 'Makan duren?', karena dia penggemar duren dia jawab 'Ada festival duren Dan, banyak makan durennya'," ujarnya kepada wartawan di rumah duka.

Setelahnya, Ramdan Malik menyebut, Faisal Basri tiba di kediamannya di Jakarta pada Sabtu (31/8/2024) dalam kondisi lemas.

Kendati demikian, ia menyebut Faisal saat itu masih enggan untuk berobat ke rumah sakit.

Keesokan harinya, Ramdan Malik menyebut kondisi Faisal mulai memburuk hingga terlihat pucat dan berkeringat.

Ketika itulah, kata dia, Faisal baru mau berobat ke rumah sakit setelah dibujuk oleh putrinya.

"Kita bawa ke RS Mayapada Kuningan, lalu dokter jantung mendeteksi kemungkinan jantung. Jadi mau dikateter, tapi enggak stabil karena gula maupun ginjal,"ungkapnya.

Akibat kondisi Faisal itu, Ramdan menyebut kakaknya langsung mendapatkan perawatan intensif di ICU pada Senin (2/9/2024) sore.

Ia mengatakan kondisi sang kakak kemudian mulai stabil pada Rabu (4/9/2024) malam.

"Hari ini, Kamis (5/9/2024) rencana mau kateter jam 7.30 pagi. Saya sudah bersiap mau ke sana tapi ternyata subuh tadi sudah tidak ada," jelasnya.

"Keluarga sempat menunggu 2 jam masa emergency. Sempat dikateter sempet dipasang ring satu tapi tidak bisa diselamatkan lagi. Begitu kondisinya secara medis,"ujarnya.

Dikenal sebagai sosok pengkritik

Ekonom Faisal Basri semasa hidupnya kerap lantang mengkritik pemerintah, termasuk di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kritik yang ia lontarkan menyinggung berbagai persoalan, mulai dari utang pemerintah hingga hilirisasi nikel yang dibangga-banggakan pemerintah.

Sikap kritis Faisal pun diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Saat mengunjungi rumah duka Faisal, Luhut mengatakan sikap kritis sang ekonom diperlukan sebagai masukan bagi pemerintah.

"Banyak kritik beliau juga saya dengarkan. Saya exercise, saya bicara sama tim supaya kita pelajari, jangan kita merasa bahwa kita benar sendiri,"ujar Luhut kepada wartawan.

"Saya sampaikan selamat jalan Pak Faisal Basri dan istirahatlah dengan tenang. Kami masih meneruskan banyak pekerjaan-pekerjaan yang Anda kritik, yang menurut saya juga ada yang benar dan kita juga akan perbaiki," imbuh dia.

Baca juga: DERETAN Kontroversi Faisal Basri: Sebut Menteri Sri Mulyani dan Basuki Berniat Mundur dari Kabinet

Baca juga: PESAN Terakhir Faisal Basri ke Prabowo, Singgung Utang Hingga Hubungan dengan Jokowi

Berikut Deretan Kritik Faisal Basri untuk Pemerintahan Jokowi:

1. Utang Pemerintah

Masalah utang era pemerintahan Jokowi kerap disoroti Faisal Basri. 

Menurutnya, utang yang membengkak tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan di level 5 persen.

"Kok utang tambah banyak tapi pertumbuhan ekonomi turun. Era SBY (pertumbuhan ekonomi) 6 persen, era Jokowi 5 persen. Di era Jokowi 5 (persen) terus, katanya berutang itu untuk mempercepat pembangunan," katanya dalam diskusi Reviu RAPBN 2025: Utang Ngegas di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Menurut Faisal, kondisi itu terjadi lantaran proses utang yang tidak benar, tercermin dari tingginya nilai Incremental Capital Output Ratio atau ICOR saat ini.

Indikator ini dipakai untuk mengukur tinggi atau rendahnya biaya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Semakin besar nilainya, maka semakin tak efisien investasi di suatu negara.

Ia mengatakan sejak era Soeharto hingga SBY, ICOR Indonesia berada di level 4 hingga 4,6. Sedangkan di era Jokowi periode pertama mencapai 6,5 dan pada periode kedua di level 7.

"Jadi contohnya untuk membangun 1 kilometer jalan dibutuhkan 50 persen tambahan modal lebih banyak di era Jokowi periode satu, dan lebih tinggi lagi di era Jokowi dua. Jadi selama era Jokowi ekonomi Indonesia melemah kualitasnya," katanya.

Ia pun membandingkan dengan era Orde Baru di mana utang membengkak tetapi pertumbuhan ekonomi juga ikut terkerek. Hal itu katanya karena Presiden Soeharto saat itu mewajibkan seluruh utang digunakan untuk pembangunan.

"Seluruh utang di zaman Orde Baru wajib untuk pembangunan, enggak boleh buat bayar gaji. Oleh karena itu, utang itu namanya penerimaan pembangunan," katanya.

Sementara itu, Jokowi akan mewariskan utang lebih dari Rp8.000 triliun kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam buku APBN KiTa mencatat, per semester I 2024 saja, utang pemerintah sudah mencapai Rp8.444,87 triliun. Jumlah itu setara 39,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

2. Bansos untuk Pilpres 

Faisal sempat hadir sebagai ahli dari tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada April lalu.

Dalam sidang, ia mengatakan mengatakan bahwa bantuan sosial (bansos) itu merupakan kewajiban negara, bukan bentuk dari belas kasihan atau murah hati.

Pernyataan tersebut untuk menjawab pertanyaan Otto Hasibuan, pengacara dari Tim Kuasa Hukum Prabowo-Gibran yang mempertanyakan apakah ada yang salah jika pemerintah menyalurkan bansos jelang Pilpres 2024.

"Kalau bansos itu seolah-olah belas kasihan, kemurahhatian, enggak, ini adalah kewajiban negara untuk mengentaskan orang miskin untuk tidak jadi miskin, dan orang yang belum miskin tidak masuk ke jurang kemiskinan. Itulah perlindungan sosial," ujar Faisal.

Menurutnya, yang menjadi masalah adalah jenis bansosnya semakin banyak. DPR tentunya menyetujui usulan untuk pengadaan bansos. Namun ketika di tengah jalan para menteri menyebutkan bansos berasal dari Jokowi pribadi, DPR tentu tidak akan menyetujuinya.

"Tapi varian bansosnya semakin banyak. Disetujui DPR? Tentu. Tapi tambah di tengah jalan, tidak disetujui DPR. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh para menteri, dengan kamuflase ini dari Pak Jokowi, enggak disepakati oleh DPR. Impor (beras) disuruh 3 juta? Tidak persetujuan DPR,"pungkasnya.

Ia pun menyebut bansos yang dibagikan rezim Jokowi merupakan bentuk politik gentong babi atau pork barrel jelang Pilpres 2024. Kiasan ini merujuk pada pengeluaran pejabat atau politisi untuk daerah pemilihannya sebagai imbalan atas dukungan politik, baik dalam bentuk kampanye atau suara pada pemilu.

"Secara umum pork barrel di negara berkembang wujudnya berbeda dari negara maju karena pendapatan masyarakat yang masih rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Di negara berkembang seperti Indonesia implementasi pork barrel biasanya berwujud bansos atau sejenisnya," kata Faisal.

3. Rencana PPN Naik Jadi 12 Persen

Faisal Basri juga mengkritik rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 2025.

Menurutnya, kebijakan itu hanya akan menambah beban rakyat kecil.

Faisal mengatakan jika PPN dinaikkan menjadi 12 persen, pendapatan negara paling hanya bertambah kurang dari Rp100 triliun. Sedangkan jika saja batu bara dikenakan pajak ekspor, pendapatan negara bisa bertambah Rp200 triliun.

"Lagi-lagi kan yang dirugikan (rakyat) yang kecil. Ini yang moral sentimennya jauh dari yang kita lihat di era Jokowi ini," katanya dalam Diskusi Publik INDEF Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa, Senin (19/8/2024).

Menurutnya, kebijakan itu tidak adil bagi rakyat kecil, karena korporasi besar justru diberikan insentif. "Insentif diberikan kepada korporasi yang besar sementara rakyat dibebani terus. Hampir pasti kelihatannya PPN akan naik (jadi) 12 persen," katanya.

4. Hilirisasi Nikel

Sebelumnya, Faisal Basri menilai konsep hilirisasi ala Jokowi ugal-ugalan.

Melalui blog pribadinya, Faisal menilai angka-angka terkait kenaikan nilai tambah ekspor dari Rp17 triliun ke Rp510 triliun berkat hilirisasi nikel yang disampaikan Jokowi tidak jelas sumbernya.

"Angka-angka yang disampaikan Presiden tidak jelas sumber dan hitung-hitungannya. Presiden hendak meyakinkan bahwa kebijakan hilirisasi nikel amat menguntungkan Indonesia dan tidak benar tuduhan bahwa sebagian besar kebijakan hilirisasi dinikmati oleh China," ujar Faisal dalam unggahan blog itu.

Faisal mengakui hilirisasi membuat nilai tambah produk ekspor melonjak, tetapi tak sebesar klaim Jokowi. "Terlepas dari perbedaan data antara yang disampaikan Presiden dan hitung-hitungan saya, memang benar adanya bahwa lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi, yaitu 414 kali lipat sungguh sangat fantastis," ujarnya.

Kendati demikian, menurut Faisal, uang hasil ekspor itu tidak benar-benar mengalir ke Indonesia. Pasalnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel 100 persen dimiliki China, sementara Indonesia menganut rezim devisa bebas. Artinya, perusahaan China berhak untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Selain itu, ekspor olahan bijih nikel bebas pajak dan pungutan lainnya. Berbeda dengan ekspor sawit dan turunannya yang dikenakan bea keluar dan pungutan ekspor.

"Jadi, penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," terangnya.

Tak hanya itu, sambung Faisal, perusahaan nikel China di Indonesia juga tidak membayar royalti. Pasalnya, yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional. Ketika masih dibolehkan mengekspor bijih nikel, pemerintah masih memperoleh pemasukan dari pajak ekspor.

"Hilirisasi ugal-ugalan seperti yang diterapkan untuk nikel sangat sedikit meningkatkan nilai tambah nasional. Nilai tambah yang tercipta dari kebijakan hilirisasi dewasa ini hampir seluruhnya dinikmati oleh China dan mendukung industrialisasi di China, bukan di Indonesia,"jelasnya.

Karena itu, ia menilai hilirisasi nikel jauh lebih menguntungkan bagi China. Berdasarkan perhitungan Faisal, nilai tambah smelter nikel sebagian besar dinikmati perusahaan China. Indonesia hanya menikmati 10 persen.

Hal itu bukan tanpa alasan. Pertama, hampir seluruh smelter nikel milik pengusaha China. Karena dapat fasilitas tax holiday, tak satu persen pun keuntungan itu mengalir ke Tanah Air. Kedua, hampir seratus persen modal berasal dari perbankan China, maka pendapatan bunga juga hampir seluruhnya mengalir ke China.

5. Tapera

Faisal Basri juga mengkritik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan memotong gaji karyawan 2,5 persen per bulan.

Menurutnya, program itu akan membebani masyarakat yang daya belinya sudah turun.

"Tapera sih agak lain ya. Daya beli sedang tertekan, digembosin lagi dengan upah buruh 2,5 persen dipotong untuk Tapera," katanya di Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Faisal mengatakan dengan potongan 2,5 persen, pekerja tetap akan membutuhkan waktu lama untuk membeli rumah karena harga tanah naik terus.

Ia mengatakan jika program Tapera tetap ingin dijalankan, maka iuran dari pekerja harus dikurangi maksimal 1,5 persen. Sedangkan iuran dari perusahaan dinaikkan karena perusahaan mendapatkan potongan tarif pajak penghasilan badan dari 25 persen menjadi 22 persen.

Agar pekerja bisa mendapatkan rumah, sambungnya, pemerintah harus mengontrol harga tanah lewat Bank Tanah.

"Tapi pemerintah mendirikan Bank Tanah bukan buat public housing, tapi buat investor. Jadi enggak ada yang buat rakyat. Rakyat ditekan saja," katanya.

6. Makanan Bergizi Gratis

Faisal Basri juga menyoroti anggaran Badan Gizi Nasional diperoleh dari K/L yang berkaitan dengan makanan seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sebab, menurut Faisal, pemerintahan mendatang tentu sudah kesulitan menggelontorkan anggaran baru untuk membentuk lembaga tersebut.

"Emang uangnya dari mana kalau anggaran baru Rp71 triliun. Kan anggarannya nggak ada. Dari ngutang lagi?" kata Faisal dalam acara 'Review RAPBN 2025 Ngegas Utang!' di Brawijaya XI, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024).

(*/Tribun-medan.com/tribunnews.com/kompas.com)

Baca juga: Sosok Faisal Basri, Ekonom Senior Indonesia yang Meninggal Dunia Hari Ini, Berikut Rekam Jejaknya

Baca juga: Profil dan Biodata Faisal Basri, Ekonom Senior Berdarah Batak Itu Kini Telah Tiada

Baca juga: Sebelum Meninggal Faisal Basri Dirawat di RS Mayapada, Ini Penyebabnya, Ekonom Senior Berdarah Batak