Sebelum Meninggal Dunia, Faisal Basri Sempat Sakit setelah Makan Durian di Kabupaten Dairi

Masalah utang era pemerintahan Jokowi kerap disoroti Faisal Basri. 

Menurutnya, utang yang membengkak tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan di level 5 persen.

"Kok utang tambah banyak tapi pertumbuhan ekonomi turun. Era SBY (pertumbuhan ekonomi) 6 persen, era Jokowi 5 persen. Di era Jokowi 5 (persen) terus, katanya berutang itu untuk mempercepat pembangunan," katanya dalam diskusi Reviu RAPBN 2025: Utang Ngegas di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Menurut Faisal, kondisi itu terjadi lantaran proses utang yang tidak benar, tercermin dari tingginya nilai Incremental Capital Output Ratio atau ICOR saat ini.

Indikator ini dipakai untuk mengukur tinggi atau rendahnya biaya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Semakin besar nilainya, maka semakin tak efisien investasi di suatu negara.

Ia mengatakan sejak era Soeharto hingga SBY, ICOR Indonesia berada di level 4 hingga 4,6. Sedangkan di era Jokowi periode pertama mencapai 6,5 dan pada periode kedua di level 7.

"Jadi contohnya untuk membangun 1 kilometer jalan dibutuhkan 50 persen tambahan modal lebih banyak di era Jokowi periode satu, dan lebih tinggi lagi di era Jokowi dua. Jadi selama era Jokowi ekonomi Indonesia melemah kualitasnya," katanya.

Ia pun membandingkan dengan era Orde Baru di mana utang membengkak tetapi pertumbuhan ekonomi juga ikut terkerek. Hal itu katanya karena Presiden Soeharto saat itu mewajibkan seluruh utang digunakan untuk pembangunan.

"Seluruh utang di zaman Orde Baru wajib untuk pembangunan, enggak boleh buat bayar gaji. Oleh karena itu, utang itu namanya penerimaan pembangunan," katanya.

Sementara itu, Jokowi akan mewariskan utang lebih dari Rp8.000 triliun kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam buku APBN KiTa mencatat, per semester I 2024 saja, utang pemerintah sudah mencapai Rp8.444,87 triliun. Jumlah itu setara 39,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

2. Bansos untuk Pilpres 

Faisal sempat hadir sebagai ahli dari tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada April lalu.

Dalam sidang, ia mengatakan mengatakan bahwa bantuan sosial (bansos) itu merupakan kewajiban negara, bukan bentuk dari belas kasihan atau murah hati.