ASB Pastikan Optimalisasi Layanan Posyandu Remaja dalam Program Integrasi Layanan Primer

Menurut Sandrak, isu remaja juga menjadi perhatian penting dengan jumlah populasi remaja mencapai 247 ribu jiwa dari total satu juta lebih penduduk Langkat. 

"Kita harus memberikan akses informasi dan fasilitas yang memadai untuk remaja kita, terutama terkait pendidikan kesehatan reproduksi," tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa dua tahun lalu, DPRD Langkat telah merumuskan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja. Sandrak berharap, sebelum masa jabatan DPRD saat ini berakhir, kebijakan ini bisa disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) yang kuat dan efektif.

Selain itu, Sandrak juga menyinggung rencana usulan untuk tahun depan yang mencakup perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, khususnya dalam isu kekerasan seksual. 

"Perlindungan ini penting karena merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua dan pemerintah untuk menjamin keamanan anak-anak dan remaja secara hukum," katanya.

Sandrak optimis bahwa dengan perlindungan hukum yang kuat, hak-hak remaja, terutama yang terkait dengan kesehatan reproduksi, akan semakin terjamin. 

Menutup pernyataannya, Sandrak berharap pertemuan ini dapat mengoptimalkan upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta remaja di Langkat. 

"Kami di DPRD telah mengantisipasi melalui rancangan peraturan daerah (Ranperda) khusus untuk mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak, serta kesehatan reproduksi," pungkasnya.

Workshop ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama untuk pelaksanaan posyandu remaja di kabupaten Langkat.

(cr26/tribun-medan.com)