ALASAN Muhammadiyah Terima Tawaran Kelola Tambang dari Pemerintah, Akui Sudah Bentuk Tim Kelola

Adapun anggotanya adalah Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, dan Arif Budimanta. “Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam Surat Keputusan PP. Muhammadiyah,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam jumpa pers yang ditayangkan YouTube Muhammadiyah, Minggu (28/7/2024).

Dia menuturkan, PP Muhammadiyah telah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, Majelis/Lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Baca juga: Pilkada Jakarta 2024, MKGR Ikuti Perintah DPP Golkar Kenalkan Jusuf Hamka jadi Bacawagub

Baca juga: BPK Temukan Indikasi Korupsi Pekerjaan Tanggul Banjir Sungai Padang di Kota Tebingtinggi

Dia melanjutkan, setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024 memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah dengan berbagai pertimbangan.

"Bahkan kami sekaligus karena sikap kewaspadaan dan keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan menyusun membikin tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Effendi sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.

(*/tribun-medan.com)