Pj Sekda Pemko Medan Topan Obaja Ginting Tinjau Taman Budaya, Tanggapi Aksi Seniman

"Informasi yang kita terima mengenai pemungutan tersebut juga akan segera kita tindak," jelasnya.

Ada 6 ruangan yang masih bisa digunakan dengan layak di Taman Budaya Medan saat ini.

Saat melakukan peninjauan PJ Sekda juga mengatakan ada terlihat sekretariat salah satu komunitas didalamnya.

Sehingga disebutkannya hal itu akan ditindaklanjuti, dan akan meninjau ulang, bahwa seharusnya tidak ada ruang privat di Taman Budaya, karena resmi diatur oleh pemerintah kota Medan.

"Saya cari tau dulu nanti, tidak mau menyalahkan si A atau B. Ini murni diatur oleh Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tidak ada komunitas dan person yang menguasai tempat ini," ungkapnya.

Afrion ketua konsorsium seniman Medan menyampaikan seharusnya gedung Taman Budaya tidak dibatasi penggunaannya.

Sebab kreativitas seniman tidak boleh ada pembatasan, untuk melakukan kreativitas dan menciptakan karya.

"Kalau udah ngobrol-ngobrol ya nggak apa dipulangkan, ini masih latihan dibubarkan tidak benar. Saya akan bantah itu," ujarnya.

Terakhir kali Afrion hendak menggunakan salah satu ruangan tetapi dimintai biaya sebesar Rp 200 ribu.

Dari situ dirinya memutuskan tidak jadi menggunakan ruangan tersebut, karena menurutnya tidak tepat pengutipannya.

"Walikota sudah menyuruh gunakan untuk berkreasi, begitu pak wali pulang beda regulasinya. Jadi selama ini tidak dikasih pakai, begitu kita desak tapi disuruh bayar. Itulah terakhir saya disuruh bayar 200 ribu nggak jadi dipakai," ungkapnya.

Pungutan tersebut dilakukan setiap kali para seniman ingin menggunakan ruangan.

"Jadi kalo dua kali seminggu kita pakai untuk latihan ya dua kali bayar. Jamnya juga dibatasi," pungkasnya.

(cr26/tribun-medan.com)