Perjalanan Karier Pj Gubernur Sumut, Sempat Sekolah Keguruan hingga Masuk Akmil

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin menerima kunjungan dari Dinas Sejarah TNI AD di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro.

Tatkala wawancara, ia menceritakan masa kecilnya hingga bisa menjadi personel TNI AD.

"Lulus SMP, uwak saya menyarankan agar masuk SPG, agar bisa mendapat beasiswa atau dibiayai pemerintah. Tapi saya mau SMA. Selesai SMA, uwak saya juga tetap menyarankan kuliah keguruan," ujar Hassanudin, yang menjadi anak yatim sejak kelas 3 SD.

Baca juga: Alasan Pj Gubernur Sumut Optimistis Atlet Sumut Raih Prestasi di PON 2024

Pria kelahiran 7 September 1965 itupun sempat menerima saran dari sang uwak, untuk melanjutkan pendidikan di keguruan.

Namun, ia merasa tidak cocok dengan jurusan yang diambilnya.

Hassanudin memantapkan niatnya untuk mengikuti seleksi akademi militer di Pulau Jawa.

Hassanudin pun lolos dan diterima sebagai bakal calon prajurit TNI.

Dari sinilah, ia memulai karier militernya, hingga menjabat sebagai Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat.

Hassanudin juga pernah menjadi Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan pada 18 November 2020 – 25 Februari 2022.

Pada 5 September 2023, jenderal bintang dua itupun dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian menjadi Pj Gubernur Sumut, menggantikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Hassanudin memulai kariernya di Akademi Militer (Akmil) kecabangan Artleri (1989).

Dengan semangat, Hassanudin menceritakan dirinya terpilih menjadi lulusan terbaik Susreg XLI tahun 2003, di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Sekoad).

Dalam tugasnya sebagai TNI, Hassanudin pernah terlibat pada perang Seroja, Pemberontakan di Aceh, dan Konflik Papua.

Sementara Kabalaklisjarah Disjarahad Kol Cak (K) Siti Kolifah, mengatakan Dinas Sejarah Angkatan Darat (Disjarahad) merupakan Badan Pelaksana Pusat di tingkat Mabes AD, yang berkedudukan langsung di bawah KASAD.

Baca juga: Inilah Permintaan Penjabat Gubernur Sumut Usai Bupati Labuhanbatu Diciduk KPK