Melihat Rekam Jejak Pengabdian Yusril Ihza Mahendra

YUSRIL Ihza Mahendra merupakan cendikiawan Melayu, yang ahli dalam bidang hukum, ilmu falsafah, politik dan tata negara. Beliau berhasil menyelesaikan studi sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hingga menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas yang sama. Yusril Ihza Mahendra mengawali kariernya sebagai seorang staf pengajar di Universitas Indonesia, dengan mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara, Teori ilmu Hukum dan Filsafat Hukum yang sejalan dengan ilmu yang diperolehnya sebelum menjadi pengajar. Selain menjadi pengajar, beliau pun aktif di berbagai organisasi dan partai politik, seperti Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, hingga menjadi Ketua Umum salah satu partai politik tanah air.

Yusril Ihza Mahendra juga dikenal sebagai sosok Guru Besar Bangsa yang patriotik, sosok akademisi hingga kini menjadi seorang negarawan dengan dedikasinya yang luar biasa terhadap negri. Bagaimana tidak, Yusril Ihza Mahendra pernah ditugaskan sebagai penulis naskah-naskah pidato kepresidenan. Tidak hanya naskah pidato, namun juga menulis surat-surat kepresidenan dari masa Pemerintahan Presiden Soeharto, B.J. Habibie, hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Di masa Presiden Soeharto, beliau telah menuliskan naskah pidato sebanyak 204 buah, termasuk pidato kemunduran presiden Soeharto saat itu. Sedangkan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Ihza Mahendra menuliskan lebih dari 300 naskah pidato.

Yusril Ihza Mahendra merupakan pakar hukum tata negara, yang juga mengkaji persoalam transformasi syari’at Islam ke dalam hukum Nasional. Hal tersebut didasari oleh inspirasinya yaitu Mohammad Natsir, yang juga merupakan tokoh Masyumi. Beliau pernah diperintahkan langsung oleh Mohammad Natsir untuk menuliskan sejarah resmi Masyumi pada tahun 1980. Satu hal lainnya yang membuat kedekatan Yusril Ihza Mahendra dengan Masyumi adalah pemberian peniti emas dari Mohammad Natsir untuk beliau sebagai tanda pergantian estafet perjuangan Islam Modern dengan partai yang diketuainya, yaitu Partai Bulan Bintang.

Pada era reformasi tahun 1998, Yusril Ihza Mahendra menjadi salah satu pihak yang memberikan dukungan keras untuk perubahan politik di Indonesia. Pada masa itu pula, Yusril Ihza Mahendra bersama dengan para reformis muslim lainnya, mendirikan partai politik yang diklaim sebagai partai pewaris Masyumi. Partai ini digagas oleh setidaknya 22 ormas Islam, dan dalam partai tersebut Yusril Ihza Mahendra duduk sebagai ketua umum dari tahun 1998 hingga 2005. Partai ini bernama Partai Bulan Bintang (PBB), yang pada Pemilu 1999 meraih 2,84 persen suara dan berhasil menempatkan 13 wakilnya di parlemen saat itu. Lalu setelah itu, bersama Amien Rais, Yusril Ihza Mahendra ikut serta dalam mengusung K.H Abdurrahman Wahid untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai karier politik "balik layar"nya setelah membersamai Presiden Soeharto.

Berbagai pengalaman kenegaraan telah dirasakan oleh Yusril Ihza Mahendra. Hal tersebut membuat sosok Yusril Ihza Mahendra menjadi negarawan tangguh dan berhasil membuat Yusril Ihza Mahendra menjadi "Guru Bangsa". Yusril Ihza Mahendra berhasil menonjolkan dirinya sebagai pribadi yang lengkap layaknya eknsiklopedi, karena memiliki banyak keahlian dan pengetahuan. Sebagai ahli tatanegara, Yusril tidak hanya memiliki pemikiran, namun sekaligus mempraktekannya. Peran Yusril pada awal reformasi, dimana Presiden Soeharto menyerahkan kepemimpinannya kepada Wakil Presiden Habibie. Dengan pendekatan dan keahlian tatanegara yang dimilikinya, Yusril Ihza Mahendra berhasil mewujudkan transisi besar tersebut secara konstitusional, dengan damai tanpa kekerasan dan senjata.

Pada tahun 1999, Yusril Ihza Mahendra digadang-gadang menjadi calon presiden Indonesia. Namun hal itu gagal dikarenakan beberapa hal yang menurutnya, dalam politik, banyak hal tak bisa diduga dan terkadang sangat kejam. Dalam batas tertentu, politik juga tidak bicara balas budi. Bisa jadi ada pihak-pihak yang semula menjadi kawan seiring dan telah banyak berjuang tapi kemudian ditinggalkan dan dilupakan begitu saja. Ketika MPR menolak pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie, Yusril Ihza Mahendra pernah menjadi calon presiden yang diajukan Partai Bulan Bintang. Tapi kemudian, oleh kelompok Poros Tengah, yang dimotori Amien Rais, dia diminta mundur. Hal itu agar memuluskan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berhadapan dengan Megawati. Atas kehendak Illahi, Gus Dur memenangkan voting dan terpilih menjadi presiden. Yusril kemudian dipilih menjadi menteri, tapi baru beberapa waktu dicopot. Namun hal tersebut tidaklah membuat Yusril Ihza Mahendra berkecil hati dan mengurung diri. Hal tersebut malah membuat sosok Yusril Ihza Mahendra menjadi sosok cendekiawan, akademisi, politisi dan pakar hukum tata negara yang semakin tangguh dan mendekati kata sempurna, namun tetap menjunjung tinggi ilmu padi. Di mana semakin berisi akan semakin merunduk dan menjadikan hal tersebut sebagai simbol pengabdian dan patriotik yang akan selalu siap demi kemaslahatan bangsa.

Pada era setelah reformasi, Yusril Ihza Mahendra memiliki karir yang terbilang "cemerlang" dalam pemerintahan tanah air. Beliau beberapa kali dipercaya menjadi menteri pada kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh presiden yang berbeda di setiap priodenya. Dalam Kabinet Gotong Royong, beliau menjadi Mentri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia yaitu pada masa Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Dalam Kabinet Persatuan Nasional, beliau juga dipercaya menjadi Menteri Hukum dan HAM, yaitu pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Lalu pada tahun 2004-2007 beliau juga dipercayakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Menteri Sekretaris Negara, dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

Karier "cemerlang" Yusril Ihza Mahendra dalam kabinet pemerintahan pada masa itu juga membuka jalan Yusril Ihza Mahendra dan pandangan-pandangan beliau terkait dengan demokrasi Indonesia dewasa ini. Dalam suatu siaran podcast bersama Akbar Faizal, Yusril Ihza Mahendra memberikan statement terkait dengan demokrasi, di mana menurutnya "demokrasi harus dibangun dengan satu etika berbangsa dan bernegara yang kuat serta berdasarkan sistem hukum yang kuat pula". Dengan adanya statement ini terlihat jelas bahwa keberadaan Yusril Ihza Mahendra sangat vital bagi berjalannya roda pemerintahan Indonesia kedepannya. Oleh karena itu, aspek demokrasi yang dibangun dalam konsep berbangsa dan bernegara yang kuat serta konsisten serta ditopang oleh instrumen hukum yang kuat akan menjadi landasan yang baik bagi berlangsungnya pemerintahan Prabowo-Gibran kedepannya harus dibangun dengan aspek berbangsa dan bernegara yang kuat dan konsisten serta ditopang oleh instrumen hukum yang kuat.

Dalam "Ensiklopedi Pemikiran Yusril Ihza Mahendra",  memaparkan pokok-pokok pikiran yang berisikan mengenai solusi dalam menanggulangi kemiskinan dan hutang negara. Yang pertama, adalah mendayagunakan seluruh potensi kekayaan alam secara sistematis untuk kepentingan kemakmuran rakyat dengan mereformasi tatanan atau sistem bernegara menjadi lebih efisien dan efektif. Yang kedua, bangsa Indonesia tidak boleh terlena dengan arus globalisasi dan regionalisasi, untuk itu harus pandai memanfaatkan peluang serta cerdas dan jeli dalam membaca arah kedua isu tersebut. Yang ketiga, keadilan dan kepastian hukum harus dibenahi dengan pembaharuan norma-norma hukum sekaligus pembinaan aparat penegak hukumnya. Yang keempat, mempertahankan integrasi nasional dengan menciptakan pemerintahan di tingkat pusat tetap kuat, stabil, dan berwibawa. Lalu yang kelima, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan menumbuhkan daya nalar dan daya kritis bangsa.

Dalam salah satu orasi ilmiah, Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa, "sebuah negara, semestinya digagas berdasar idea dasar bernegara yang digali dari khazanah pemikiran bangsanya sendiri, bukan mencopy idea dasar dari bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, pelaksanaan dan perkembangan negara itu akan sejalan dengan pemikiran dan perasaan rakyatnya sendiri. Rakyat akan merasakan bahwa mereka tinggal di rumahnya sendiri, yang sejalan dengan cita, pemikiran dan perasaannya".

Pada tahun politik 2024 ini, Yusril Ihza Mahendra kembali dengan "aksi di balik layar" politik tanah air. Pada pemilihan presiden tahun 2024 ini, Yusril Ihza Mahendra ikut andil dalam pemenangan salah satu pasangan calon, yakni Prabowo-Gibran. Di mana beliau berperan penting dalam pemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu (yang saat ini telah terpilih), dengan menjadi Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional. Dan menjadi pimpinan khusus untuk mengatasi gugatan sengketa pada pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dalam berbagai momen, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan, Tim Pembela Prabowo-Gibran dibentuk untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Tim tersebut terdiri dari 14 orang advokat yang diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra sendiri.

Dalam dunia partai politik, Yusril Ihza Mahendra juga sempat mengemban tugas sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). Yusril Ihza Mahendra mendapat mandat menjadi ketua umum PBB hingga tahun 2004. Lalu beberapa tahun setelah muktamar PBB di Belitung pada 2019, Yusril Ihza Mahendra terpilih kembali menjadi ketua umum pada periode 2019-2024. Sebagai Ketua Umum, Yusril Ihza Mahendra mengatakan PBB akan terus memberikan kontribusi pada negara baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan dengan terus memegang komitmen teguh ideologi partai. Hingga akhirnya beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum pada 18 Mei 2024 lalu.

Pada Pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan berjalan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden mendatang, Yusril Ihza Mahendra "meramalkan" akan ada penambahan kementrian yang akan mengisi kabinet Prabowo-Gibran. Walaupun belum ada pernyataan resmi dari Prabowo Subianto sendiri. Namun Yusril Ihza Mahendra menegaskan kembali bahwa membentuk kementerian merupakan hak prerogatif Presiden. Mantan ketua umum PBB ini juga, mengungkap bahwa beliau telah mendengar wacana penambahan kementerian dari 34 kementrian menjadi 40 kementrian. Khususnya kementrian yang menangani secara khusus program makan siang gratis yang akan dijalankan pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.

Yusril Ihza Mahendra juga sedikit membocorkan terkait potensi perubahan dan bertambahnya kementrian ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari Presiden terpilih, tanpa interpensi dari pihak manapun. Beliau juga beranggapan bahwa pada pembentukan kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jangan hanya berdasarkan kekuatan partai politik di DPR RI. Menurutnya, kabinet nanti juga harus diisi oleh figur yang memang dibutuhkan. Bukan hanya yang diajukan oleh partai politik tertentu untuk menjadi menteri. Yusril tak ingin parpol pendukung Prabowo dan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka memaksakan kadernya untuk mendapatkan kursi di kabinet jika tak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan.

Di lain kesempatan, Yusril Ihza Mahendra juga menyebutkan tentang kemungkinan penambahan kementerian yang disinyalir akan segera terealisasi. Dan beliau juga berasumsi bahwa setidaknya 3 hingga 4 orang calon kandidat mentri yang akan diusung oleh PBB pada kabinet Prabowo-Gibran nantinya. Jika dilihat dari sudut pandang Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, alasan dirinya mundur dari jabatan Ketua umum lantaran sudah terlalu lama memimpin partai, sejak PBB berdiri pada awal Reformasi 1998. Beliau juga menilai bahwasanya sudah seharusnya PBB melakukan regenerasi internal partai.