KEGAGALAN Food Estate yang Dikomandoi Prabowo hingga Ditutupi Auditor BPK Setelah Dibayar Rp5 Miliar

TRIBUN-MEDAN.COM – Inilah kegagalan food estate yang dikomandoi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto hingga ditutupi auditor BPK usai dibayar Rp5 miliar.

Adapun belakangan ini masalah food estate yang dikomandoi Prabowo Subianto menjadi sorotan.

Dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ketahuan menerima Rp5 miliar untuk menutupi masalah food estate dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bahkan diketahui, awalnya oknum auditor BPK RI meminta pelicin Rp12 miliar agar Kementan bisa mendapat opini WTP.

Namun hal itu tidak dipenuhi dan hanya diberikan Rp5 miliar oleh eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta.

Seperti diketahui, food estate ini kerap menjadi sorotan karena kegagalannya.

Lantas, apa saja masalah food estate hingga disebut gagal dan harus ditutupi auditor BPK?

Berikut Tribun-medan.com merangkum kegagalan food estate yang dikomandoi Prabowo Subianto dan ditutupi auditor BPK dengan bayaran Rp5 miliar.

Sebagai informasi, food estate merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi.

Proyek food estate ini berada di bawah kendali Menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan yang juga merupakan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Pemerintah diketahui mengalokasikan dana sebesar Rp108,8 triliun untuk membangun food estate di Provinsi Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.

Namun, program ini mendapat kritik dari sejumlah pihak karena dinilai gagal. 

Termasuk di antaranya, ada calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor 3 Mahfud MD. 

Kritik itu kerap disampaikan keduannya dalam beberapa kesempatan, termasuk saat debat cawapres beberapa waktu lalu. 

Menurut Cak Imin, proyek itu memberikan dampak negatif, di antaranya mengabaikan petani, menghasilkan konflik agraria, hingga merusak lingkungan.