Kedaulatan NKRI

Menjaga Kedaulatan Indonesia Lewat Diplomasi Politik dan Dialog Damai

Indonesia berperan penting dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan. Pemerintah mengedepankan diplomasi politik dan dialog damai

|
Penulis: Array A Argus | Editor: Hendrik Naipospos
Kementerian Pertahanan
Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, yang juga Presiden terpilih ke 8 Indonesia bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping di the Great Hall of the People in Beijing, China, Senin (1/4/2024). Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Xi Jinping membahas berbagai bidang, termasuk pertahanan, ekonomi, dan keamanan.(Kementerian Pertahanan) 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Konflik soal Laut China Selatan (LCS) bukan lagi sebuah hal baru dalam dinamika politik global.

Masalah ini sudah terjadi sejak dasawarsa 1970, ketika Repuplik Rakyat China (RRC) yang kini berganti nama menjadi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menyatakan bahwa LCS merupakan wilayahnya.

Klaim sepihak itu didasari atas pengakuan China menyangkut Nine Dash Line atau garis putus-putus yang dilaporkan pertama kali muncul di peta negara China pada 1947, setelah Perang Dunia II.

Bagi China, Nine Dash Line menjadi wilayah historis LCS dengan jalur membentang 2.000 km dari daratan China hingga beberapa ratus kilometer dari Filipina, Malaysia, dan Vietman.

Ketika China masih dikuasi Partai Kuomintang pimpinan Chiang Kai Sek, Angkatan Laut Republik China menguasai beberapa pulau di wilayah LCS, yang sebelumnya dikuasai Jepang dalam perang dan dibatasi dengan 11 garis putus-putus atau disebut sebagai Eleven Dash Line.

Sebagaimana dikutip dari Kompas.com, setelah Republik China kalah dalam persaingan di China daratan, pasukan Kuomintang kemudian menuju Kepulauan Formosa (Taiwan). Tahun 1949, RRC pun resmi terbentuk.

Pemerintah baru komunis kala itu akhirnya mengklaim sebagai perwakilan satu-satunya dari China yang mewarisi klaim maritim negeri tersebut.

Namun, klaim yang sama juga dilontarkan pemerintah Taiwan atas Laut China Selatan.

Pada 1950-an, dua garis putus-putus dari Eleven Dash Line itu dihilangkan dari peta tersebut, dan hanya menyisakan sembilan garis putus-putus.

Tindakan itu diambil oleh Perdana Menteri China Zhou Enlai.

Zhou kala itu mengeluarkan Semenanjung Tonkin untuk diberikan kepada rekannya sesama komunis di Vietnam Utara, yang sedang berjuang melawan Vietnam Selatan yang baru merdeka dan menjadi andalan dari Blok Barat di Asia.

Oleh sebab itu, Eleven Dash Line berubah menjadi Nine Dash Line.

Nine Dash Line inilah yang sampai sekarang menjadi dasar pengklaiman sepihak China atas penguasaan LCS.

Karena alasan ini pula, China kerap kali melakukan tindakan provokatif di wilayah LCS.

Teranyar, pada Selasa, 5 Maret 2024, China kembali buat ulah.

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved